Berlarut, Sekprov Desak Pemkab Rampungkan Lahan Kereta Api

  • Whatsapp

MANIFESTO.ID, MAKASSAR – Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani meminta agar pemerintah daerah segera merampungkan lahan kereta api Makassar-Parepare.

Ia meminta agar kepala daerah di tiga kabupaten yakni Maros, Barru dan Pangkep menuntaskan lahan jalur kereta api dalam waktu dekat.

Bacaan Lainnya

“Kami minta daerah segera menyelesaikn ini, dan harus segera ditindaklanjuti. Tiga bupati (Barru, Pangkep, Maros) harus mengawal percepatan pembebasan lahan ini,” kata Hayat, Jumat (20/9/2019).

Ia menyebutkan, pemerintah daerah saat ini masih menemui kendala di lapangan. Salah satunya, soal harga yang ditolak warga.

“Warga menolak harga yang telah ditetapkan, seperti yang di Pangkep, ini masih berproses di pengadilan belum ada hasilnya,” ujar Hayat.

Namun, Hayat mengatakan bahwa masalah lahan di Pangkep ini menjadi dasar sehingga nantinya tidak ada masalah lagi dalam pembebasan lahan selanjutnya.

“Ini menjadi dasar agar segera dilakukan percepatan pembebasan lahan,” tegasnya

Seperti diketahui, Kereta Api Trans Sulawesi tahap I, Makassar-Parepare mulai dilakukan  pada tahun 2015, di Kabupaten Barru, saat ini progres proyek tersebut masih tetap berjalan termasuk dengan pembangunan 5 stasiun yang akan dilalui oleh kereta api pertama di Sulawesi nantinya.

Akhir tahun 2019, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditargetkan rampung dengan pencapaian yaitu 44 Km, yang sudah 100 persen untuk mainline track. Kemudian dilanjutkan dengan jalur kearah pelabuhan Garongkong dengan panjang 4,7Km yang telah rampung sekitar 60 persen.

Sementara itu, Kepala Humas Pengembangan Perkeretaapian Sulawsi Selatan, Arinova G Utama mengungkapkan sejauh ini proses pengerjaan masih track dan juga pembangunan lima stasiun di Barru.

“Akhir bulan ini mulai persiapan jembatan yang melewati jalan nasional, selesai jembatan kereta api ini angka progres nya diharapkan bisa naik signifikan lagi,” paparnya.

Untuk lahan di Pangkep sekitar 2.035 lahan sedangkan di Maros ada 204 lahan, yang akan dilakukan pembebasan lahan nantinya.

Di Pangkep sendiri, ada 19 warga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, kepada tim pembebasan lahan pembangunan rel kereta api. Hal ini dilakukan karena harga yang diberikan tidak sesuai, dimana ditaksir Rp70 ribu per meter untuk rumah, sedangkan sawah Rp30 ribu per meter.

Editor: Azhar

  • Whatsapp