Labrak Tatib, Pimpinan DPRD Takalar Diminta Kembali Belajar Metode Persidangan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama Wakil Ketua DPRD M Jabir Bonto saat memimpin paripurna interpelasi, Jumat 2 Oktober 2020. (Int)
Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama Wakil Ketua DPRD M Jabir Bonto saat memimpin paripurna interpelasi, Jumat 2 Oktober 2020. (Int)

MANIFESTO, TAKALAR– Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama Wakil Ketua DPRD Takalar M Jabir Bonto diminta untuk belajar mekanisme persidangan sehingga tidak mengulang kesalahan fatal yang sama saat memimpin persidangan di kesempatan mendatang.

Sebagai pimpinan DPRD, keduanya harus menguasai aturan main dan mekanisme rapat sehingga bisa mengambil keputusan dengan benar dan baik untuk masyarakat. Apalagi keduanya adalah ikon DPRD dengan gaji, tunjangan, serta fasilitas fantastis.   

Bacaan Lainnya

Pelanggaran mekasnisme dilakukan oleh pimpinan Dewan dan dipertontonkan secara vulgar saat paripurna pengajuan hak angket yang hanya diikuti 19 anggota DPRD Takalar Jumat 2 Oktober 2020. Langkah yang dilakukan oleh DPRD tersebut tidak hanya tidak memenuhi syarat formil, materil, dan syarat mutlak, tetapi  juga melakukan perlawanan dan perbuatan melawan UU (onwetmatig) terhadap UU MD3 dan PP No. 12 Tahun 2018.

“Salah satu syarat formil yang tidak dipenuhi adalah syarat kuorum pada saat mengusulkan untuk disepakati sebagaimana yang termaktub pada pasal 74 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2018 yang berbunyi 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,” kata Pengamat Hukum Madani Institute CIS Makassar Asrullah kepada wartawan, Kamis 8 Oktober 2020.  

Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya (songkok hitam) bersama Wakil Ketua DPRD Takalar Jabir Bonto (songkok kuning) saat memimpin rapat beberapa waktu lalu. (Int)
Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya (songkok hitam) bersama Wakil Ketua DPRD Takalar Jabir Bonto (songkok kuning) saat memimpin rapat beberapa waktu lalu. (Int)

Ironinya, pimpinan DPRD tetap memutuskan pengajuan hak angket dalam paripurna itu. Padahal, pelaksanaan paripurna pengajuan hak angket juga tidak melewati penjadwalan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Takalar alias by pass the regulation.

“DPRD juga sama sekali tidak memperhatikan syarat absolute dari mekanisme regulatif yang ada salah satunya adalah syarat ketidakbolehan adanya kekurangan yuridis (by pass the regulation) pada langkah yang diambil. Dengan demikian, keputusan tersebut dapat batal demi hukum (null and void) dan dianggap tidak pernah ada hak angket tersebut dalam desain hukum administrasi Negara,” terang Asrullah.

Ia meminta agar pimpinan DPRD Takalar belajar metode persidangan sehingga tak mengulang kesalahan yang sama di masa mendatang. Dengan kondisi seperti ini maka tidak ada yang bisa diharap dengan kualitas pimpinan DPRD yang jauh di bawah standar. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD lah yang harus menjadi patron dan motor dalam memberikan contoh penghormatan terhadap konstitusi serta tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ada.

“Saya kira ini memalukan bagi pimpinan DPRD Takalar, masa pimpinan Dewan tidak menguasai aturan main persidangan, soal kuorum atau tidak, soal mekanisme, percuma dialokasikan anggaran besar untuk bimbingan teknis dan konsultasi kalau cuma begini, saya kira penting bagi pimpinan dan sebagian anggota DPRD Takalar untuk belajar kembali metode persidangan, jika perlu ikut lagi LDK atau Up-grading,” pinta aktivis yang telah berulang kali melayangkan judicial review  di Mahkamah Konstitusi itu.

Editor: Azhar

  • Whatsapp