MANIFESTO, MAKASSAR – Serikat Rakyat Miskin Indonesia bersama puluhan pedagang asongan Pantai Losari menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis 2 Juli 2020. Mereka meminta keadilan atas minimnya perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat Covid-19.
Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida mengungkap para pedagang asongan dan kaki lima telah lima bulan menutup kiosnya di kawasan wisata Pantai Losari karena pandemi Covid-19.
Akibatnya para pedagang tak lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga dan pendidikan anak-anak mereka.
“Mereka tidak jualan sekitar 5 bulan mengikuti aturan pemerintah. Selama itu pula tidak dapat bantuan sembako. Anak-anak mereka sekolah tapi selama pandemi tetap harus bayar SPP karena mayoritas sekolahnya di swasta. Begitu juga yang kuliah,” jelas Wahida.
Para PKL menyebut telah menyuarakan keluhannya ke Balaikota Makassar. Namun hingga kini belum ada solusi konkret yang mereka dapatkan.
“Masalahnya mereka tidak ada pendapatan atau penghasilan, kami minta tolong difasilitasi dengan Dinas Pendidikan dan Dukcapil, terkait subsidi pendidikan dan catatan kependudukan,” lanjutnya.
“Paling tidak Anggota DPRD bisa memfasilitasi apakah ada keringanan, kalau bisa ya digratiskan gitu. Dalam situasi seperti ini kan bebannya bertambah, tapi pemasukan tidak ada, listriknya bahkan naik,” tambah Wahida.
Sementara itu, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi dan Ari Ashari Ilham yang menerima para PKL mengaku siap membantu memfasilitasi mereka terkait biaya pendidikan, bantuan sosial dan kejelasan catatan kependudukan.
“Kami siap membantu memfasilitasi mereka terkait masalah sekolah. Kan selama pandemi Pantai Losari tutup, jadi kami membantu pedagang asongan, terkait permasalahan tersebut,” kata Ari Ashari.
Editor: Azhar
