MANIFESTO, MAKASSAR – Empat proyek besar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar gagal terealisaikan tahun 2022 ini.
MANIFESTO, MAKASSAR – Empat proyek besar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar gagal terealisaikan tahun 2022 ini.
Adapun ke-empat proyek tersebut adalah Makassar Corp City Arena (Macca) atau GOR Untia, Sirkuit Untia, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Sekolah Terintegrasi.
Proyek tersebut diperkirakan tidak akan mungkin rampung tahun ini, sebab waktu yang tersisa hanya enam bulan. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut selama 12 bulan.
Akibatnya, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar masih sangat rendah, bahkan angka ini Makassar tergolong dalam 12 Daerah terendah dengan realisasi anggaran se-Indonesia.
Hingga sampai pada 29 Juni 2022, realisasi anggaran baru mencapai 19,70 persen atau sebesar Rp Rp967 milliar, dari alokasi APBD 2022 Rp4,9 triliun.
Sedangkan untuk rata-rata realisasi APBD Pemkot Makassar hanya mencangkup 20 persen. Padahal sudah memasuki triwulan ketiga 2022.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, M Yunus menilai perencanaan program pemerintah kota kurang matang. Menurut dia, pihak terkait harus peka melihat situasi ini.
“Ke depan, Pemkot harus lebih cermat melihat situasi dan kondisi dalam membuat program,” ujarnya saat dihubungi, Senin (11/7/2022).
Yunis mengatakan proyek tersebut sudah tidak ideal lagi untuk dibangun tahun ini, mengingat sudah masuk bulan Juli.
Bahkan jika sudah masuk ditender bukan berarti tidak memiliki banyak masalah lainnya.
“Belum lagi kalau ada oknum kontraktor atau developer yang bermain dengan oknum-oknum lain. Maka makin susah terwujud cepat. Bisa saja batal, kecuali ada penganggaran ulang,” sambungnya.
Dalam persoalan ini, faktor eksternal juga mempengaruhi pengerjaan proyek, dimana harga bahan dasar juga semakin naik.
Hingga produk yang mampu dihasilkan juga jauh dari ekspektasi sebelumnya.
“Situasi seperti perang dan pandemi ini ikut mempengaruhi harga bahan baku. Tidak semua bahan bisa didapatkan di dalam negeri,” jelas Yunus.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy, mengungkapkan pelaksanaan program tersebut untuk tahun ini cukup sulit. Bahkan bisa saja batal dikerjakan jika melanggar regulasi yang ada.
“Sekarang masih dalam tahap perbaikan ekonomi, Pemkot harusnya lebih berkoordinasi lagi dengan dewan untuk membahas program- programnya,” pungkas RTQ sapaannya.
Editor: Azhar
