MANIFESTO, MAKASSAR — Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2024. Pesta demokrasi akan digelar mulai dari level eksekutif, kepala daerah hingga kepala negara. Menghadapi tahun politik, insan pers bakal dihadapkan dengan tantangan berat. Menjaga independensi.
Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Sardi, menyampaikan menjaga independensi merupakan keniscayaan, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi sudah semestinya bersikap netral pada tahun politik.
“Harus taati kode etik jurnalistik. Harus independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk,” ungkap Idho-sapaan akrabnya, pada diskusi bertajuk Journalism Roadshow 2022 dengan tema ‘Tantangan Etika Jurnalistik dan Etika Digital di Tahun Pemilu’ di salah satu kafe di Kota Makassar, Sabtu (17/9/2022).
Diskusi ini diselenggarakan IJTI Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Siber Kreasi, Trust TV dan Great Edu. Tampil sebagai pembicara yakni Direktur LBH Pers, Fajriani Langgeng dan Direktur Tribun Timur, Thamsil Tahir. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo SP Sulawesi Selatan, Amson Padolo, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Sementara itu, Thamsil Tahir pada kesempatan yang sama memaparkan perihal tantangan insan pers maupun media menghadapi tahun politik. Ditegaskannya bahwa kode etik jurnalistik harus dijadikan pedoman, dimana independensi merupakan keharusan.
“Ini tantangan bagi jurnalis dan pemred (pemimpin redaksi) akan berdiri di tiga posisi. Yang pertama, media sebagai penggambar, memotret dan menceritakan dan mengungkapkan realita. Kedua, media sebagai aktor politik dan demokrasi, serta ketiga unit perusahaan,” ujar dia.
Jurnalis senior ini menambahkan pada tahun politik, insan pers juga akan dihadapkan kepada tugas sebagai kontrol demokrasi. Di sisi lain, perusahaan pers mesti tetap mencari iklan untuk membiayai operasional.
“Namun di sisi lain media berita harus menghidupi dirinya sendiri, seperti harus mencari iklan. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulawesi Selatan, Amson Padolo, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas penyelenggaran kegiatan ini. Terlebih, kegiatan ini memberikan edukasi dan literasi kepada insan pers maupun komunitas perihal etika jurnalistik dan etika digital menghadapi tahun politik.
Amson bilang kegiatan ini menjadi solusi cerdas dalam meningkatkan pemahaman insan pers untuk selanjutnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berdemokrasi dan bernegara.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena mensosialisasikan peran media dalam penyebaran berita secara luas,” tuturnya.
Lewat kegiatan ini, pihaknya berharap masalah hoaks yang kerap menghantui jalannya pesta demokrasi dapat ditekan. Dengan begitu, setiap penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dapat berjalan damai dan berkualitas.
Editor: Azhar
