MANIFESTO, TAKALAR– Anggota Fraksi PKS Takalar Ahmad Jais dinilai menyebar hoax terkait isu penundaan Pilkades di Takalar. Apalagi hoaks yang disebarkan mengatasnamakan Forkopimda.
Alasan penundaan Pilkades kata Jais karena adanya protes dari warga karena jagoannya terpental dari pencalonan.
“Sampai tadi malam, tidak ada agenda pertemuan atau koordinasi Forkopimda. Forkopimda itu jelas diatur siapa saja didalamnya, Pak Jais tidak berhak mengatasnamakan Forkopimda, itu jelas-jelas hoaks,” tegas Kabag Prokopim Takalar, Syafaruddin kepada wartawan, Senin 14 Oktober 2022.
“Saya kira Pak Dewan jangan menyebar hoax dan memperkeruh suasana, biarkanlah kontestan yang lolos seleksi berkompetisi secara demokratis,” sambung Syafaruddin.
Ia menegaskan, pelaksanaan Pilkades telah diatur undang- undang lalu dijabarkan menjadi perda dan perbup tentang Pilkades, termasuk penundaan pilkades ada itu mekanismenya. Semua tahapan pilkades ditetapkan dalam suatu SK Bupati.
“P2KD kabupaten sudah memfasilitasi para calon yang gugur untuk melaporkan ke pos pengaduan tertulis, apa saja proses yang tidak sesuai dengan peraturan. Makanya jangan asal bicara, mekanismenya dibaca pak,” terang dia.
Adapun demo kata dia, itu tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Wajarlah kalau ada calon yang kecewa lalu menyampaikan pendapat dalam bentuk demo.
“Tapi sekali lagi Pak Jais hati-hati menyebut sebuah lembaga seperti Forkopimda untuk melegetimasi keinginan pribadinya,” ujar eks pejabat Satpol Takalar itu.
Sebelumnya, anggota DPRD Takalar Ahmad Jais mengaku bersama Forkopimda akan menyurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta Pemda Takalar membatalkan Tahapan Pilkades Takalar karena mengganggu tahapan Pemilu 2024.
“Tadi malam kami sudah kordinasi dengan Forkopimda,” ujar Ahmad Jais dikutip dari salah satu media lokal, Minggu, 13/11/2022.
Menurut Ahmad jais jika ini di paksakan maka akan terjadi konflik horizontal di Masyarakat. “Jika Pemda Takalar tetap memaksakan Pilkades serentak ini, dengan melihat kondisi yangvterjadi saat ini, maka akan beresiko terjadinya konflik Horizontal di tengah masyarakat,” kata Jais.
Editor: Azhar
