Etika Politik di Balik Janji Makan Siang Bergizi Gratis: Realisasi atau Sekadar Janji?

Ilustrasi makan siang gratis. (Int)
Ilustrasi makan siang gratis. (Int)

** Dalam konteks politik Indonesia terkini, program kesehatan yang diusung Prabowo-Gibran tidak hanya menjadi strategi kampanye tetapi juga respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, mereka mulai merealisasikan janji kampanye melalui program “Makan Siang Bergizi Gratis” (yang sebelumnya bernama program makan siang dan susu gratis) serta pemberian bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, yang ditargetkan mencapai ribuan penerima per minggu dan diharapkan menyentuh sekitar 80 juta orang selama masa jabatan mereka;.

Bacaan Lainnya

Program ini sangat penting karena gizi yang baik berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak, dimana nutrisi yang memadai sejak dini membantu pembentukan dan perkembangan organ vital, termasuk otak, yang mempengaruhi kemampuan kognitif dan kesehatan anak, sehingga dengan mengurangi masalah stunting dan malnutrisi, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak tetapi juga berpotensi membentuk generasi yang lebih sehat dan produktif sebagai aset penting bagi masa depan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Etika Politik dalam Janji Kampanye

Masyarakat sering kali memiliki ekspektasi tinggi terhadap janji-janji politik yang diusulkan oleh calon pemimpin. Hal ini disebabkan oleh harapan untuk perbaikan dalam kualitas hidup melalui kebijakan yang dijanjikan. Misalnya, dalam konteks kampanye Prabowo-Gibran, janji untuk menyediakan makan siang bergizi gratis di sekolah menjadi perhatian utama masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak dan masayarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Janji-janji ini, walaupun menarik dan sering kali membawa harapan besar, sering kali berfungsi sebagai alat untuk meraih dukungan suara.

Namun, dalam banyak kasus, realisasi janji-janji ini minim atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak program populis yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan atau efektivitas jangka panjang. Ketika janji-janji tersebut tidak terwujud setelah pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan pemilih, yang merasa bahwa suara mereka telah dimanfaatkan untuk keuntungan politik tanpa adanya tindak lanjut yang berarti.
Penting bagi pemimpin untuk bertanggung jawab atas janji-janji yang telah dilontarkan selama kampanye, terutama dalam sektor esensial seperti kesehatan dan pendidikan.

Sektor-sektor ini sangat vital bagi perkembangan masyarakat dan masa depan bangsa. Janji-janji yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan tidak hanya mencerminkan komitmen pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga menciptakan harapan yang tinggi di masyarakat. Ketika pemimpin gagal memenuhi janji-janji ini, mereka berisiko kehilangan kepercayaan publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi politik dapat terganggu, yang berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik. Lebih jauh lagi, janji-janji yang tidak direalisasikan dalam sektor kesehatan dapat berakibat serius, seperti meningkatnya angka stunting dan malnutrisi, yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan sehingga bukannya menjadi indonesia emas tapi Indonesia Cemas di negara yang bergelimang emas pada tahun 2045.

Dengan demikian, pemimpin harus memastikan bahwa janji-janji kampanye tidak hanya sekadar retorika politik tetapi juga merupakan komitmen yang dapat diukur dan direalisasikan. Hal ini termasuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, menjamin pendanaan yang memadai, serta menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Dengan cara ini, program-program kesehatan dan pendidikan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik.

Tantangan Program Makan Siang Bergizi Gratis: Belajar dari Pengalaman 4 Negara

Untuk mendapatkan best practice tentang Tantangan Implementasi Program Makan Siang Bergizi Gratis, Penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian tentang Implementasi Program sejenis di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Ghana dan Thailand.

Di Amarika Serikat program makan siang gratis untuk anak sekolah menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satunya adalah persepsi negatif terhadap rasa makanan yang disajikan, dimana berdasarkan hasil penelitian di salah satu sekolah di Kota California menyatakan bahwa makanan sekolah kurang enak. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta perlunya peningkatan kualitas makanan agar lebih memuaskan

Selain itu, program ini membutuhkan pembiayaan yang stabil dan melibatkan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutannya. Akhirnya, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan keberhasilan program, sehingga dapat meningkatkan gizi anak-anak di sekolah secara efektif.

Penelitian di Kanada menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang dioperasikan oleh First Nations memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menyediakan makanan untuk siswa, dengan program sarapan dan makan siang sebagai langkah positif untuk mengatasi tantangan ketidakamanan pangan. Namun, kurangnya kebijakan gizi dan komponen pembelajaran mengindikasikan bahwa intervensi ini mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengajarkan kebiasaan makan sehat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Keterlibatan keluarga dan komunitas juga sangat penting untuk keberhasilan program, sementara dukungan eksternal dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi gizi yang lebih komprehensif. Tanpa dukungan tersebut, upaya meningkatkan kesehatan anak-anak di komunitas First Nations menghadapi tantangan yang signifikan khususnya dalam keterbatasan anggaran.

Beralih ke negara Ghana, penelitian menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk kebijakan yang mengintegrasikan keamanan pangan dan pendidikan, terutama dalam konteks negara berkembang di mana ketidakamanan pangan dan kemiskinan seringkali saling terkait. Namun disisi lain, pentingnya peran orang tua dan lingkungan keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak, mengindikasikan bahwa intervensi perlu melibatkan seluruh sistem sosial, bukan hanya fokus pada anak-anak menjadi tantangan utama.

Selanjutnya di Negara Thailand, penelitian mengungkapkan bahwa program makan siang di sekolah-sekolah di Thailand Selatan memiliki masalah dalam memenuhi standar gizi nasional. Makanan yang disajikan cenderung mengandung kelebihan nasi, tetapi kekurangan dalam komponen penting seperti daging, buah, sayuran, dan telur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nasi mungkin menjadi sumber karbohidrat yang dominan, asupan nutrisi seimbang bagi siswa tidak terpenuhi. Pemborosan makanan yang tinggi menunjukkan tantangan dalam perencanaan porsi yang tepat dan mungkin mencerminkan ketidakpuasan siswa terhadap menu yang disediakan.

Berdasarkan best practice dari beberapa negara di atas, penulis memprediksi bahwa salah satu yang akan menjadi hambatan utama dalam implementasi program ini di Indonesia adalah keterbatasan anggaran negara. Meskipun program ini dijanjikan dengan dana yang besar, keberlanjutan pendanaan menjadi isu penting. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program secara efektif dan berkelanjutan. Kesehatan publik dan program gizi yang membutuhkan investasi jangka panjang harus dipastikan bahwa dana tersebut tersedia dan dapat dikelola dengan baik. Jika tidak, program ini mungkin hanya menjadi janji kosong tanpa realisasi yang memadai.

Tantangan logistik juga akan menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program ini. Penyampaian makanan ke sekolah, khususnya di wilayah yang lebih terpencil atau kurang terjangkau, dapat menghadapi kesulitan dalam hal distribusi dan penyimpanan. Program ini memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola pasokan makanan, menjaga kualitas dan kesegaran bahan makanan, serta menjamin bahwa makanan tersebut sampai ke siswa tepat waktu.

Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dapat menghambat keberhasilan program. Implementasi program yang sukses juga akan bergantung pada keberadaan tenaga pelaksana yang kompeten. Dalam konteks program makan siang, diperlukan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan standar gizi seimbang untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Pelatihan bagi guru dan staf sekolah mengenai pentingnya nutrisi dan bagaimana mendorong siswa untuk mengonsumsi makanan sehat juga adalah krusial. Tanpa dukungan dari tenaga pelaksana yang terlatih dan berpengalaman, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya.

Tentangan terkahir adalah Potensi Penyalahgunaan Anggaran. Meskipun berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia menunjukkan penurunan dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada tahun 2024, potensi penyalahgunaan anggaran tetap menjadi isu serius dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam program Makan Siang Bergizi Gratis. Proyek-proyek berskala besar, seperti program ini, sering kali menjadi sasaran praktik korupsi, di mana anggaran yang dialokasikan dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam konteks program Makan Siang Bergizi Gratis, terdapat risiko bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dapat dialokasikan secara tidak transparan. Misalnya, terdapat kemungkinan penggelembungan anggaran untuk biaya makanan atau pengadaan bahan makanan, serta penunjukan vendor yang tidak memenuhi standar kualitas, tetapi tetap diterima karena adanya kesepakatan di balik layar. Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan program dapat membuka celah bagi praktik penyimpangan dan penyelewengan.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan bahan makanan dan distribusi juga berpotensi meningkatkan risiko korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program, serta menerapkan sanksi yang tegas seperti pidana ringan hingga hukuman mati terhadap pelanggar. Meskipun masyarakat memiliki kesadaran terhadap isu korupsi, tindakan nyata dalam pencegahan dan penegakan hukum harus ditingkatkan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran, terutama dalam program yang memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

Dampak Positif Program Makan Siang Gratis: Antara Harapan dan Realita

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, program makan siang gratis telah menunjukkan dampak signifikan. Di Amerika Serikat, program ini meningkatkan asupan nutrisi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara di Swedia membuktikan peningkatan pendapatan seumur hidup hingga 3% bagi siswa yang mengikuti program, terutama dari keluarga kurang mampu.
Keberhasilan program serupa dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena membuktikan komitmen dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Program ini juga menunjukkan implementasi etika politik yang baik, di mana kebijakan dirancang berdasarkan data dan bukti empiris.
Namun, tantangan seperti potensi penyalahgunaan anggaran dan masalah logistik masih menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu bersikap kritis dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan program untuk memastikan transparansi dan efektivitas implementasinya, sehingga program ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia, bukan sekadar janji politik semata.

Penulis: Yudi Adnan, M.Kes
Program Doktoral Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin

Pos terkait