MANIFESTO, MAKASSAR – Keresahan publik atas isu TNI cawe-cawe pada Pilwalkot Makassar 2024 semakin meluas. Tidak hanya disuarakan oleh tokoh masyarakat dan aktivis LSM, tapi juga kalangan akademisi.
Menjelang hari pencoblosan pada Rabu, 27 November mendatang, isu TNI ‘bergerilya’ untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu memang semakin kencang. Begitu pula dengan kampanye hitam yang menyerang kandidat dengan elektabilitas tinggi.
Pengamat politik sekaligus akademisi asal Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menyampaikan informasi aktivitas senyap aparat negara jika benar terjadi sangat meresahkan dan berbahaya. Jika itu benar terjadi, dirinya menyebut hal tersebut merupakan perbuatan di luar akal sehat dan membahayakan demokrasi.
“Soal aktivitas senyap aparat negara dari unsur TNI dan juga Polri, kalau benar terjadi maka itu sangat merendahkan nalar. Bahkan, itu membahayakan kepentingan publik,” kata dia.
Informasi yang berkembang, oknum TNI berupaya membantu paslon nomor urut 2, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI). Diketahui, paslon itu sedang berusaha mengejar ketertinggalan, setelah sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas mereka masih tercecer di posisi ketiga.
Hal tersebut tentunya merupakan kabar buruk bagi demokrasi dan juga bagi reputasi TNI yang selama ini dikenal menjadi pelindung sekaligus sahabat masyarakat. Intimidasi atau tekanan bagi masyarakat untuk memilih paslon tertentu juga dikhawatirkan malah memicu konflik.
Menurut Arief, aksi senyap mendukung paslon tertentu oleh oknum TNI merupakan bentuk penghinaan terhadap masyarakat sekaligus demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi. “Publik Makassar dianggap hanya sebagai sekumpulan massa rendahan kelas bawah yang bodoh, mata duitan, dan gampang dimainkan oleh tekanan seragam dan senjata,” katanya.
“Padahal Kota Makassar menjadi kota yang berkembang, modern, dan maju adalah karena masyarakat yang semakin cerdas, sekaligus kritis. Masyarakat akan mempertanyakan cawe-cawe aparat dalam pilkada, karena masyarakat juga tahu, ada norma, dan juga aturan yang menjadi basis pijak atas netralitasnya,” sambung Arief.
Bila hal ini terus berlanjut, ia mengaku khawatir dengan potensi konflik. Musababnya, massa paslon yang dirugikan maupun masyarakat secara umum pastinya akan melakukan perlawanan.
“Dengan kesadaran yang seperti itu, publik Makassar tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan dengan caranya sendiri, karena demokrasi telah dinodai oleh pengawalnya sendiri. Dan, itu telah terbukti beberapa saat lalu, ketika informasi kunjungan aparat bocor ke publik, dan akhirnya karena ketahuan, maka aktivitas itu ditunda, atau tidak jadi dilaksanakan,” pungkasnya.
Editor: Rahmat
