MANIFESTO, MAKASSAR- Anggota DPRD dari Fraksi PPP, H. Fasruddin Rusli, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) akibat praktik tidak transparan dalam pengelolaan usaha hiburan malam.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan beberapa Anggota Komisi lainnya bersama sejumlah pengusaha Café dan Tempat Hiburan Malam (THM) di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (2/5/2025).
“Ini luar biasa, Pak. Bisa membunuh pendapatan daerah hingga 53,35%. Harusnya para pengusaha ini taat bayar pajak, tapi yang terjadi malah kongkalikong,” kata Wakil Ketua Komisi C Fasruddin itu.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan dalam pengelolaan parkir, di mana banyak usaha yang memungut tarif tinggi namun hanya menyetor sebagian kecil ke kas daerah. “Coba kita lihat Daun Kopi, misalnya. Kalau omzet parkirnya bisa mencapai dua juta per hari, kenapa retribusi yang masuk ke pemerintah hanya Rp500.000? Ini lucu, Pak,” lanjutnya.
Fasruddin menegaskan perlunya ketegasan dari pihak eksekutif dalam menindak pelanggaran dan mendorong optimalisasi pemasukan daerah. “Kebocoran ini besar sekali. Jangan main-main soal parkir. Kalau perlu, tekan mereka sampai patuh. Pemerintah butuh pendapatan ini untuk pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mendorong penggunaan sistem elektronik untuk mencatat transaksi parkir dan memastikan semua potensi PAD dapat terdata dengan transparan dan akurat.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat terkait sejumlah persoalan, antara lain perizinan usaha, pajak daerah, dan persoalan parkir yang dinilai mengganggu lalu lintas serta menyebabkan kemacetan di beberapa titik kota.
Selain para pelaku usaha, RDP ini juga dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kota Makassar serta para anggota Komisi B DPRD.
Editor: Azhar
