MAKASSAR, MANIFESTO – Upaya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi relawan dan tenaga kerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat.
Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna bersama-sama mendorong optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan dan pekerja pada ekosistem MBG khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
Kolaborasi ini ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para relawan dan tenaga kerja yang turut serta dalam Pelatihan Petugas Penjamah Makanan yang diselenggarakan di Makassar, Sabtu (19/7).
Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen (P) TNI Suardi Samiran, S.Sos., M.M. berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan dapat meningkatkan semangat para relawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
“Kita mengharapkan para relawan semangat bekerja sehingga jika terjadi sesuatu seperti Kecelakaan kerja, kita telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk MoU dan PKS untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,”ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Deputi Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah yang juga hadir di kegiatan tersebut. Pihaknya menegaskan pentingnya perlindungan sosial terhadap seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem MBG. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diyakini mampu mendorong produktivitas kerja para relawan sehingga kualitas pelayanan gizi nasional turut meningkat.
“Kami mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Perlindungan jaminan sosial ini adalah bukti nyata kehadiran negara, sesuai dengan semangat Asta Cita Presiden,” ujar Hendra dalam sambutannya.
Hendra menambahkan bahwa Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Program Pemenuhan Gizi Nasional merupakan dua program prioritas nasional yang masuk dalam misi ketiga dan keempat Asta Cita yakni meningkatkan lapangan kerja berkualitas serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Perlindungan ini juga menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menekan angka kemiskinan ekstrem.
Data terbaru mencatat, dari total 1.949 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi secara nasional, baru 244 (sekitar 12,52%) yang telah memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi seluruh relawannya. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan BGN berharap dapat mempercepat perluasan perlindungan ke seluruh SPPG.
Selain memberikan perlindungan langsung kepada para relawan dan pekerja MBG, kolaborasi ini juga mencakup edukasi literasi jaminan sosial serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas memberikan dukungan penuh serta berharap seluruh relawan MBG dapat terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut data, hingga saat ini 879 relawan SPPG yang telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Semua relawan harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi saudara-saudara kita yang dipercaya, dan telah mendapatkan suatu jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga bisa fokus bekerja. Dengan mereka bekerja keras dan jaminan sudah jelas, maka hasilnya diharapkan jauh lebih baik,”terangnya.
Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, BGN, dan Pemprov Sulsel ini juga merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal dan rentan. Dalam skema ini, tidak hanya pekerja tetap atau formal yang dilindungi, tetapi juga relawan, pengemudi logistik, petani, peternak, nelayan, dan tenaga pendukung lainnya dalam rantai pasok pangan nasional.
Dengan kerja sama ini Hendra berharap seluruh tenaga kerja di ekosistem Badan Gizi Nasional diharapkan dapat bekerja secara optimal, bebas dari kekhawatiran atas risiko kerja, serta turut mensukseskan visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin kehadiran negara benar-benar terasa bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini berada di sektor informal atau relawan. Sinergi ini adalah bentuk konkret bahwa tidak ada pekerja yang tertinggal,”ucap Hendra.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu, menyampaikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya di wilayah kerjanya.
“Kami akan memastikan seluruh tim kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran para relawan MBG. Kami juga akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, dan pihak BGN untuk mempercepat implementasi kerja sama ini,”ujar Mintje.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap relawan bukan hanya soal kepesertaan, tetapi bagian dari keadilan sosial dan hak dasar warga negara.
“Kita tidak boleh membiarkan satu pun pekerja tertinggal dari perlindungan jaminan sosial. Para relawan di dapur-dapur MBG adalah ujung tombak pemenuhan gizi anak bangsa. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memastikan mereka bekerja dengan rasa aman dan tenang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mintje menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah teknis dan strategis untuk mendukung percepatan perluasan cakupan kepesertaan MBG dan juga akan memberikan layanan prima bagi pekerja yang mengalami resiko kecelakaan kerja.
“Tak hanya itu, kami juga berkomitmen memberikan layanan yang cepat, tepat, dan tanggap apabila terjadi risiko kerja. Kami ingin seluruh peserta merasa aman dan terlindungi, karena setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Mari kita jaga para pekerja yang menjaga gizi generasi masa depan Indonesia,” pungkas Mintje.
