Pemkab Takalar Serahkan Dokumen KUA-PPAS 2026 ke DPRD

MANIFESTO, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar mulai mematangkan arah pembangunan tahun depan. Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 kepada DPRD Takalar dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (11/11/2025).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Takalar, Fadel Achmad, tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi lingkup Pemkab Takalar serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 berlandaskan visi besar “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital.”

“Kami ingin menjadikan ekonomi digital sebagai motor penggerak utama dalam mempercepat transformasi daerah, agar Takalar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan bersaing di tingkat global,” ujar Daeng Manye di hadapan peserta rapat.

Ia menjelaskan, KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan keuangan daerah sebelum penetapan APBD 2026. Dokumen ini tidak hanya memuat proyeksi pendapatan dan belanja, tetapi juga arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi.

Selain itu, KUA-PPAS 2026 juga memuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang menjadi dasar pengambilan keputusan fiskal daerah ke depan.

Menurut Bupati, kebijakan fiskal Takalar tahun 2026 disusun untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakan fiskal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menjamin pendanaan program prioritas, serta memastikan anggaran tersalurkan tepat sasaran,” jelasnya.

Berdasarkan rancangan awal APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,168 triliun.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya ditargetkan sebesar Rp7,5 miliar, dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp39,8 miliar.

Editor: Azhar

Pos terkait