Belum Dapat Sembako, Warga Miskin di Takalar Diminta Melapor

judul gambar

MANIFESTO, TAKALAR– Bagi warga miskin atau rentan miskin di Takalar yang belum pernah mendapatkan bantuan sembako diminta untuk melapor ke pemerintah desa atau kelurahan, pemerintah kecamatan, atau langsung menghubungi call centre Posko Induk Tim Gugus Covid 19 Takalar dengan nomor telepon 082255111119.

Bupati Takalar Syamsari Kitta mengatakan, semua warga miskin dan rentan miskin harus mendapatkan bantuan sembako sebagai imbas wabah virus corona atau Covid 19. Makanya, bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sembako untuk segera melaporkan ke pemerintah setempat atau langsung melaporkan ke Gugus Covid 19 Takalar.

Bacaan Lainnya

”Semua warga miskin atau rentan miskin sebisa mungkin mendapatkan bantuan sembako, jika ada yang belum mendapatkan disilakan melapor sehingga bisa ditindaklanjuti,” kata Syamsari, Selasa 5 Mei 2020.

Mantan anggota DPRD Sulsel itu mengatakan, bantuan sembako akibat dampak Covid 19 bersumber dari Kementerian Sosial, provinsi, APBD kabupaten, dan dana desa di luar penerima PKH dan penerima manfaat yang lain.

“Jadi jika ada yang tidak terakomodir di bantuan Kemensos atau dana desa, maka bisa diakomodir di APBD kabupaten,” terang Syamsari.

Ketua Harian Gugus Covid, dr Rahmawati menyatakan bahwa bupati meminta gugus covid untuk melayani masyarakat miskin atau rentan miskin di luar dari mereka yang telah mendapatkan PKH, rastra dan BLT dari Kemensos, bantuan provinsi dan dari dana desa.

“Jadi Pak Bupati sangat konsen dalam penanganan Covid 19 ini, termasuk beliau tidak ingin ada warga yang bersyarat yang tidak menerima bantuan,” ungkap Rahmawati.

Sebelumnya kata Plt Dinas Kesehatan Takalar itu, Tim Gugus Covid 19 telah menyalurkan bantuan sembako tahap satu dari APBD kabupaten yang menyasar warga terdampak. Namun jika masih ada yang belum menerima, Rahmawati menegaskan, pihaknya akan terus melayani dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu bersama Dinsos dan para camat.

Diketahui bahwa Bupati Takalar telah menyampaikan kepada DPRD Takalar untuk menambah anggaran jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akibat merebaknya penyakit covid 19. Peningkatan anggaran JPS  terutama untuk masyarakat kelurahan karena dana kelurahan tak sebesar dana desa.

“Saya telah menyampaikan langsung di depan paripurna DPRD beberapa hari lalu untuk penyediaan tambahan anggaran melalui APBD Takalar untuk membantu masyarakat yang tak terlayani melalui bantuan Kemensos, provinsi dan dana desa,” terang Syamsari.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait