MANIFESTO.ID, MAKASSAR – Politisi asal Sulsel Nurdin Halid kembali masuk jajaran elit DPP Partai Golkar.
Nurdin kembali dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Masuknya kembali Nurdin di jajaran inti Partai Golkar membuktikan politisi asal Bone itu belum tamat.
Padahal banyak yang menyangka jika karier politik mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar itu akan berakhir pasca kekalahan di Pilgub Sulsel 2018. Ini semakin mempertegas jika mantan Ketum PSSI itu bisa bangkit dari setiap kemelut yang dihadapinya.
Olehnya, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Nurani Strategic, Nurmal Idrus menyebut masuknya Nurdin di jajaran elit DPP Golkar tentu sangat berpengaruh terhadap kemajuan partai. Pengalaman Nurdin sangat dibutuhkan untuk menjalankan program-program kepartaian jelang Pilkada serentak 2020.
“Ini menandakan sosok Nurdin masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya di partai khususnya dalam percaturan politik nasional. Soal pengaruh tentu masih sangat besar,” kata Nurmal saat dikonfirmasi, Kamis (16/01/2020).
Menurut Nurmal yang selama ini konsen mengamati perkembangan politik mengatakan, ditariknya Nurdin ke pusat tentu punya pengaruh dan paling tidak Golkar bisa makin maju apalagi pengalamannya berkiprah di nasional tidak lagi diragukan.
“Tinggal kita menunggu seperti apa kolaborasi kepengurusan DPP dalam memajukan Golkar, terkhusus mengembalikan kejayaan Golkar ditiap event politik baik lokal maupun nasional,” ujarnya.
Adapun mengenai komposisi kepengurusan DPP lanjut Nurmal, hal itu merupakan kejutan awal tahun. Banyak yang memprediksi nama Nurdin akan di kabinet baru Airlangga Hartarto.
“Ini suatu kejutan apalagi Pak Nurdin diberi amanah di jabatan yang cukup strategis,” urainya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto sudah mengumumkan
jajaran pengurus barunya.
Sekretaris masih dijabat Lodewijk F Paulus. Sementara Bendahara, diisi Dito Ganinduto.
Ketua Dewan Pembina masih dijabat Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Penasehat: Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
“Kepengurusan ini sudah memperhatikan Undang-Undang Partai Politik dengan ketentuan pengurus perempuan sebesar minimal 30%, Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodir semua elemen. Baik perempuan, millenial dan dari unsur-unsur yang lain,” ungkap Airlangga Hartarto.
Editor: Azhar
