MANIFESTO, MAKASSAR – Dr Boas Singkali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sulawesi Selatan masa bakti 2025–2030. Ia ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) yang digelar di Universitas Ciputra Makassar, Sabtu (17/5/2025), dan dihadiri langsung oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI.
Konferda juga menetapkan Yoel Belo sebagai sekretaris, serta membentuk tim formatur yang terdiri dari Sita Sabandar, Since Erna Lamba, dan Albert Palangda. Kepengurusan baru ini diharapkan segera menyusun struktur lengkap untuk kemudian dilantik secara resmi.
Sekretaris Jenderal DPP PIKI, Audy Wuisang, menegaskan bahwa pelaksanaan Konferda ini adalah langkah strategis untuk mengaktifkan kembali PIKI Sulawesi Selatan yang dinilai mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.
“Konferda ini kami gelar karena Sulsel begitu strategis, tetapi PIKI belum cukup eksis atau mengalami stagnasi. Karena itu Konferda ini sebenarnya untuk mengatasi kebuntuan itu, aktif kembali, memantik lah,” ujar Audy.
Ia menekankan bahwa PIKI adalah lembaga cendekia yang bergerak di wilayah strategis dan berperan sebagai mitra pemikiran bagi organisasi keagamaan lain seperti ICMI, ISNU, ISKA, dan Cendekiawan Hindu Indonesia.
“PIKI ini berkutat di ranah strategis untuk kebutuhan komunitas masyarakat, jadi bukan untuk dirinya sendiri. Kapasitas dan kemampuannya diharapkan mampu mengidentifikasi masalah di masyarakat,” jelasnya.
“Yang paling utama itu menawarkan solusi alternatif, kerja sama dengan lembaga agama dan pemerintah.”
Lebih lanjut, Audy menyoroti pentingnya PIKI dalam membangun jejaring kolaboratif lintas iman dan mendekatkan solusi akademik ke akar persoalan masyarakat.
“Harusnya mampu mengidentifikasi apa persoalan yang timbul di komunitas Kristen. Bagaimana menyambung masalah ini dengan pemerintah, dan menyambung upaya solusi itu dengan komunitas lain, terutama dengan teman-teman Muslim yang lebih banyak jumlah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Budha dan Hindu,” ujarnya.
Terkait munculnya forum Musda tandingan yang sebelumnya digelar oleh pihak lain, DPP PIKI menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak diakui secara struktural dan administratif.
“Yang melaksanakan konferda kemarin adalah DPD yang tidak pernah kita lantik. Jadi sebenarnya secara administrasi mereka tidak ada di lingkungan PIKI,” tegas Audy.
“Sudah tiga kali mereka merancang pelantikan, tapi tidak pernah bisa dilantik. Karena itu, kami dari DPP berinisiatif membentuk tim untuk menyelesaikan kebuntuan organisasi di Sulsel,” tambahnya.
Ia menyebut, sesuai AD/ART organisasi, hanya DPD sah yang dibentuk atau disahkan oleh DPP yang berwenang menggelar Konferda.
“Kalau yang ini memang langsung sesuai dengan aturan, langsung dari DPP. Karena kegagalan menyelesaikan konsolidasi, dalam empat tahun sudah cukup — tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Konferda PIKI Sulsel ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan Pemprov Sulsel, Since Erna Lamba, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Ia menyampaikan pesan Gubernur mengenai pentingnya sinergi antara PIKI dan pemerintah.
“Bagimana PIKI dan pemerintah berkolaborasi dalam mengawal aktivitas dan motivasi yang menjadi komponen kekuatan bangsa, berperan sebagai motifator dan dinamisator dalam segala aspek kehidupan masyarakat,” ucap Since.
Peserta Konferda terdiri dari perwakilan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, unsur DPP, tokoh gereja, akademisi, dan generasi muda intelektual Kristen. Rangkaian acara diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin Ketua PGIW Sulsel, Pendeta Adrie Octavianus Massie.
Sebagai penutup, Sekjen DPP PIKI menyampaikan harapan terhadap kepengurusan baru: “Selesaikan konsolidasi dan terbang tinggi. Artinya, harus sanggup berkolaborasi dengan semua pihak untuk kemaslahatan masyarakat Sulsel. Itu yang paling penting.”
Didirikan pada 1963, PIKI merupakan wadah strategis bagi kaum intelektual Kristen untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa. Diharapkan, melalui kajian akademis dan kerja lintas sektor, PIKI mampu memberikan kontribusi konkret terhadap persoalan-persoalan bangsa seperti intoleransi, krisis demokrasi, hingga tantangan ekonomi. (*)
