MANIFESTO, TAKALAR– Bupati Takalar Syamsari Kitta meminta kepala desa meningkatkan porsi anggaran untuk jaring pengaman sosial untuk membantu warga akibat dampak virus corona atau Covid 19.
Anggaran itu akan digunakan untuk mengantisipasi banyaknya warga yang terdampak Covid 19. Apalagi diketahui, warga banyak kehilangan pekerjaan akibat penutupan sementara mall, pusat perbelanjaan, cafe dan warkop, perusahaan swasta dan industri sebagai dampak pembatasan social untuk mencegah penyebaran virus corona.
Belum lagi, Pemkab Takalar yang terus mengimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah menjelang puncak penyebaran virus yang diprediksi Mei mendatang. Ditambah lagi, kebijakan Pemkab Takalar untuk menutup pasar sementara dan mengganti dengan belanja online dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di setiap desa dan kelurahan.
“Covid 19 telah banyak merubah tatanan kehidupan kita, termasuk pembatasan aktivitas di luar rumah sehingga konsekwensinya aktivitas untuk mencari nafkah bagi masyarakat kita sangat terbatas,” kata Juru Bicara Covid 19 Takalar Syainal Mannan, Selasa 28 April 2020 .
Olehnya itu kata Syainal, bupati meminta kepala desa untuk memperbesar jumlah anggaran dana pengaman sosial dalam bentuk pemberian bantuan sembako bagi masyarakat miskin yang tidak memperoleh fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) serta masyarakat yang rentan menjadi miskin. Masyarakat yang rentan miskin, termasuk warga yang kehilangan pekerjaan akibat dampak Covid 19.
“Saya kira semua masyarakat kita yang terdampak Covid 19 wajib kita pikirkan dan berikan solusi dengan sejumlah skema pemberian bantuan,” terang Syainal yang juga Kabag Humas Pemkab Takalar itu.
Sebelumnya, Pemkab Takalar telah mengalokasikan Rp10,1 miliar untuk menangani Covid 19. Anggaran itu bersumber dari APBD senilai Rp5,9 miliar dan Rp4,2 miliar dari dana desa atau 5 persen dari dana desa.
Ketua Harian Gugus Covid 19 Takalar dr Rahmawati mengatakan, untuk penanganan kesehatan dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Penanganan dampak ekonomi Rp500 juta, penyediaan jaring pengaman sosial Rp447 juta. Dengan demikian, total alokasi penanganan covid-19 yang berasal dari APBD sebesar Rp5,9 miliar.
“Jadi kita siapkan anggaran untuk penanganan Covid 19 hingga Rp10 miliar lebih, itu sudah termasuk pencegahan hingga dampak sosial akibat virus corona ini,” kata Rahma, Selasa 14 April 2020.
Editor: Azhar
