MANIFESTO, MAKASSAR- Kunjungan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke lokasi rencana Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL di Kecamatan Tamalanrea mendapat perhatian dari DPRD Makassar. Legislator DPRD Makassar, Nasir Rurung, menilai langkah wali kota turun langsung mendengar aspirasi warga merupakan sikap yang tepat dalam menyikapi polemik pembangunan PSEL.
“Prinsipnya, apa yang dilakukan Pak Wali Kota sudah tepat, karena pembangunan tidak boleh mengabaikan suara masyarakat,” ujar Nasir Rurung saat dikonfirmasi, Minggu (04/1/2026).
Namun demikian, Nasir menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam sebelum proyek tersebut dilanjutkan, terutama terkait dampak lingkungan, sosial, dan pembiayaan jangka panjang. Ia menyarankan agar pembangunan PSEL idealnya ditempatkan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir atau TPA yang telah ada, seperti TPA Antang, guna menghindari munculnya persoalan baru di wilayah permukiman dan pusat aktivitas ekonomi.
“Kalau dipindahkan ke kawasan lain, risikonya besar. Biaya operasional pengangkutan sampah bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah per tahun,” jelasnya.
Nasir juga mengingatkan bahwa Tamalanrea merupakan kawasan strategis yang memiliki kampus, rumah sakit, serta aktivitas ekonomi yang telah berkembang pesat.
“Hadirnya TPA atau fasilitas pengolahan sampah skala besar bisa mengubah kondisi lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD Makassar mendorong pemerintah kota untuk membuka ruang dialog yang luas antara masyarakat, pemerintah, dan pihak investor sebelum mengambil keputusan akhir.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan konflik baru antara pemerintah dan warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD siap mengawal dan mengawasi rencana PSEL agar tetap berjalan sesuai kajian teknis, tata ruang, serta kepentingan masyarakat luas. “Kami ingin solusi pengelolaan sampah yang adil, rasional, dan tidak mengorbankan lingkungan maupun ekonomi warga,” tutup Nasir Rurung.
Editor: Azhar
