MANIFESTO, MAKASSAR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta pemerintah kota fokus membenahi fasilitas kesehatan pada anggaran pokok 2022. Pasalnya, beberapa fasilitas kesehatan hingga saat ini belum tersentuh, bahkan ada yang mangkrak.
Hal itu merespons rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar ihwal anggaran penanganan Covid-19 tahun 2022 yang mencapai Rp200 milliar lewat skema Biaya Tidak Terduga (BTT).
Anggota Badan Anggaran (Bamggar) DPRD Kota Makassar Mario David mengatakan anggaran penanganan Covid-19 lebih baik dialihkan untuk pembenahan RS tipe C milik Pemerintah Kota Makassar yang hingga kini belum tersentuh sejak 2019 lalu.
“Anggaran penanganan Covid-19 pada Pokok 2022 tidak akan sebesar itu, paling mentok di Rp100 milliar. Pertimbangannya adanya penurunan kasus,” kata Mario, Rabu, 27 Oktober 2021.
Menurutnya, penganggaran yang berlebihan tanpa perencanaan baik hanya akan menghasilkan refocusing anggaran yang akan memakan banyak waktu. “Pengalaman 2 tahun terakhir APBD kita terus refocusing-refocusing habis waktu untuk itu. Awalnya Rp50 milliar kemudian kita refocusing Rp380 milliar dan akhirnya di-refocusing dan akhirnya cuma Rp200 miliar yang terpakai,” sebutnya.
Mario menilai pembenahan fasilitas kesehatan merupakan hal yang sangat krusial di tengah pandemi Covid-19. “Rumah sakit. Untuk membangun persiapan RS kita yang ada di Batua, Ujung Pandang segera di-finishing, RS ibu dan anak Mamajang segera dibangun, RS Sudiang perencanannya sudah harus di situ, RS di Minassaupa segera dibangun.
Memperkuat 47 puskesmas lainnya yang kita punya,” tuturnya. Menurutnya jika ini berhasil dibenahi, meski Covid-19 ada, masalah-masalah seperti isolasi, keterisian BOR hingga vaksinasi, dan penganggaran tidak akan besar lantaran dapat tertangani olah RS tersebut.
“Coba pikir, kalau orang Covid-19 larinya ke mana? Dari pada dia ke hotel atau kapal umsini lagi, mending kita ke RS dan puskesmas kita sebagai sarana fasilitas kesehatan. Jadi perlu dimantapkan fasilitas kesehatan kita,” tuturnya.
Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat mengaku sepakat dengan usulan dewan. Hanya saja, ia mengatakan khusus RS Ujung Pandang pihaknya baru menganggarkan pada 2022.
“Setuju saya. Itu semangatnya sama. Mempersiapkan lagi ini ada (varian Covid) 42 apa semua yang serang Ingris dan Rusia. Untuk dua RS ini Ujung Pandang baru kita (akomodir di 2022), sayangnya Batua (bermasalah), coba tidak, bagus sekali sebenarnya,” ujarnya.
Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara Bastian Lubis mengatakan anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2022 mendatang sebaiknya tidak usah berlebihan. Kesannya pemerintah tengah melakukan pemborosan anggaran dengan inovasi-inovasi yang belum tentu efektif. Akan lebih bijak jika anggaran sebesar itu didorong pada pembenahan infrastruktur kesehatan yang hingga dua tahun terakhir tak kunjung tersentuh.
“Berlebihan itu, karena banyak ide-ide sebenarnya yang tidak menunjang pemberantasan Covid itu sendiri. Nah Covid itu sekarang sudah turun jauh, dan memang sekarang lebih bagus diarahkan ke infastruktur kesehatan, seperti puskesmas, RS apa dikuatkan,” ujarnya.
Bastian memandang Pemkot Makassar sudah sangat boros anggaran. Sebagai contoh, kata dia, pengadaan GeNose yang trennya tak lagi digunakan di mana-mana.
“Saya sudah menganalisa lebih dari 200 kabupaten/kota untuk dana Covid-19, Kota Makassar sudah terlalu besar untuk saya,” ujarnya. Menurutnya pemerintah perlu lebih efisien dalam merencanakan anggaran, pasalnya pemasukan juga tidak begitu stabil.
“Memang kemarin katanya ada efesiensi, tapi itu menyesuaikan dengan pendapatan yang juga targetnya tidak tercapai, bukan suatu prestasi. BUMD-nya juga gak ada yang menyetor, bahkan PDAM yang tidak menyetor itu tidak, jadi ada suatu pembiaran.”
Bastian mengatakan pemerintah harus lebih mempertimbangkan pendapat dewan, apalagi anggaran yang digunakan adalah anggaran milik masyarakat.
Editor: Azhar
