MANIFESTO, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar secara resmi menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda utama penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Hartono, membacakan hasil evaluasi terhadap laporan tahunan Pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut secara umum capaian kinerja pemerintahan menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat sejumlah catatan penting.
“Rekomendasi ini adalah bentuk pengawasan DPRD untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Hartono dalam forum paripurna, Selasa 27 Mei 2025.
Pansus menyoroti keterlambatan penyampaian dokumen LKPJ oleh Pemkot Makassar. Berdasarkan regulasi, LKPJ seharusnya disampaikan paling lambat 31 Maret 2025, namun baru diterima DPRD pada 6 Mei 2025 atau terlambat 35 hari.
“Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi. Bahkan kata pengantar LKPJ tidak mencantumkan tanggal penandatanganan,” tegas Hartono.
Meski demikian, Pansus tetap menjalankan pembahasan secara intensif dan menyelesaikan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasilnya, ditemukan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program di beberapa perangkat daerah yang belum mencapai target kinerja dan serapan anggaran, terutama yang berada di bawah 50 persen.
Kondisi ini turut menyebabkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan berdampak pada kualitas layanan publik. Salah satu yang disorot adalah Dinas Pertanahan yang dinilai belum maksimal dalam program strategis seperti sertifikasi aset dan penertiban lahan.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan tersebut.
“Rekomendasi DPRD akan kami respons dengan kebijakan strategis melalui dokumen perencanaan, penganggaran, dan regulasi daerah,” ucap Munafri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan kerja keras jajaran pemerintah kota dalam pelaksanaan program pembangunan sepanjang 2024.
“Komitmen kami tetap menjadikan Makassar kota yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan dengan tata kelola yang transparan dan berpihak pada rakyat,” tutupnya.
Editor: Azhar
