MANIFESTO.ID, TAKALAR– Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar bereaksi keras menyikapi manuver salah satu fraksi di DPRD Takalar yang menyebut terjadi kesalahan mekanisme dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Kedua fraksi itu menyebut jika pembahasan RAPBD sudah sesuai dengan aturan main. DPRD dan Pemkab Takalar telah bersepakat sebelum menembuskan ke Pemprov Sulsel untuk dievaluasi.
“Jadi semua mekanisme pembahasan RAPBD sudah dilewati sebelum kita kirim ke Pemprov untuk dievaluasi,” kata Ketua Fraksi Gerindra Takalar Indar Jaya, Kamis 19 Desember 2019.
Ia pun menegaskan, bukan sebuah keharusan untuk memparipurnakan RAPBD sebelum ditebuskan ke Pemprov untuk dievaluasi. Hanya saja, juga memungkinkan untuk paripurna sebelum dikirim ke provinsi.
“Jadi aturannya multi tafsir, bisa diparipurnakan bisa juga tidak, hanya saja ada celah untuk diperdebatkan dan bagi saya itu tidak masalah,” terang Indar.
Indar mengatakan, sekiranya ada mekanisme yang dilanggar dalam pembahasan maka Pemprov Sulsel akan menolak untuk evaluasi. Namun, Pemprov menerima dan menjadwalkan evaluasi RAPBD Takalar sore ini.
“Kalau mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembahasan maka tentu Pemprov menolak evaluasi dinda, saya kira logikanya sederhana,” kata legislator tiga periode itu.
Ketua Fraksi Golkar Muhtar Maluddin juga menilai pembahasan RAPBD Takalar sudah benar. Hanya saja politisi senior ini memaklumi jika ada anggota dewan yang bermanuver.
“Pembahasan RAPBD sudah sesuai mekanisme, ada risalah rapatnya, saya kira isu yang menggelinding itu biasa saja,” ungkap Muhtar.
Editor: Azhar
