MANIFESTO, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersiap mengambil langkah yang dinilai strategis untuk merespons tingginya gelombang unjuk rasa. Pemprov Sulsel akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi, menyusul posisi Sulsel yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka demonstrasi tertinggi di Indonesia.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pembentukan Satgas ini bukan semata-mata untuk merespons situasi di Luwu Raya. Lebih dari itu, Satgas akan bekerja di seluruh wilayah Sulsel sebagai jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan para pengunjuk rasa—menyerap aspirasi sekaligus memastikan tindak lanjut di lapangan.
“Bukan hanya Luwu Raya, tapi se-Sulsel. Kenapa? Karena kita melihat angka demonstrasi di Sulsel termasuk yang tinggi, dan itu tidak bagus untuk investasi. Makanya kita akan buat Satgas penanganan dan pencegahan dini,” ujar Andi Sudirman usai memimpin Rakor bersama Forkopimda dan para kepala daerah se-Sulsel, Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Andi Sudirman, tingginya intensitas unjuk rasa menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Ketika sebuah daerah dinilai tidak stabil, kepercayaan pun ikut tergerus.
Satgas yang akan dibentuk ini, lanjut dia, diharapkan menjadi jembatan dialog di lapangan. Aspirasi yang disampaikan massa aksi tidak hanya diterima, tetapi juga dijelaskan, dipetakan, dan ditindaklanjuti secara terukur.
“Sehingga tim akan bekerja, aspirasi ini bisa dijelaskan dengan baik dan bisa ditindaklanjuti sesuai dengan substansinya,” kata Andi Sudirman.
Ia menekankan, tujuan utama Satgas bukanlah membungkam suara warga. Sebaliknya, keberadaan Satgas diharapkan mampu meredam potensi konflik, menjaga ketertiban, sekaligus memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Data kepolisian menunjukkan eskalasi yang signifikan. Di Kota Makassar saja, Polrestabes Makassar mencatat 1.005 aksi demonstrasi sepanjang 2025, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 537 aksi.
“Paling tidak dari sisi rasio nasional, kita termasuk yang tertinggi soal unjuk rasa. Ini tentu tidak baik bagi iklim investasi,” tegas Gubernur.
Editor: Azhar
