Instruksikan PNS ke Jokowi, Bupati Jeneponto Diperiksa Bawaslu

judul gambar

MANIFESTO.com, JENEPONTO – Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menghadiri undangan klarifikasi di Bawaslu Jeneponto terkait dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke kampanye Jokowi di Kota Makassar pada akhir pekan kemarin.

Iksan tiba di Bawaslu sekitar pukul 14.40 Wia, Jumat (5/4/2019) dan langsung diarahkan masuk keruangan ketua Bawaslu untuk memberikan klarifikasi dugaan mobilisasi ASN.

Bacaan Lainnya

Hadir mendampingi Iksan di ruang pemeriksaan, Kabag Humas Pemkab Jeneponto Syafruddin Lagu, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Maskur.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar satu jam lebih, Iksan mengaku, tidak pernah mengarahkan ASN untuk ke kampanye Jokowi.

“Saya dipanggil karena diduga ada pelanggaran dan dimintai keterangan sesuai dengan diasumsikan itu. katanya saya mau mobilisasi ASN,” ujar Iksan kepada wartawan.

“Saya ditanya, apakah benar melakukan mobilisasi ASN? benar (mobilisasi ASN) kalau pergi kerja bakti. Tidak ada tidak, tidak ada mobilisasi kepala sekolah,” kata Iksan.

Ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful mengatakan, Iksan Iskandar dipanggil untuk memberikan keterangan klarifikasi atas aduan yang masuk ke Bawaslu soal dugaan mobilisasi ASN.

“Bupati membantah memobilisasi ASN. Bupati  juga membantah melakukan pertemuan dengan ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota DPR,” katanya.

Namun demikian, Bawaslu akan tetap melakukan penyelidikan atas bukti yang ia pegang.

“Terhadap informasi ini, kami tidak berhenti sampai di situ. Bawaslu hari ini sudah jalan, Jadi kita akan mengundang kembali, melakukan investigasi kepada para kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan itu,”katanya.

Saiful mengaku telah mendapat rekaman suara berdurasi 50 menit. Dalam rekaman itu, nampak suara bupati Jeneponto Iksan Iskandar diduga mengajak ASN mendukung salah satu perserta pemilu.

“Kta tidak begitu saja mempercayai bantahan yang disampaikan. Tadi ada 20 pertanyaan kita berikan ke bupati. Soal pertemuan dengan kepala sekolah, bupati mengaku lupa, tapi kita punya rekaman,” katanya.

Jika terbukti melanggar, lanjut Saiful, Iksan terancam pasal 547, bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan peserta pemilu selama masa kampanye.

“Ancaman pidana tiga tahun penjara jika terbukti,” jelas Saiful.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait