MANIFESTO.com, Jakarta – Isu perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Kerja mulai mencuat di akhir periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Evaluasi terhadap para menteri akan dilakukan, bukan hanya karena masalah hukum, namun juga soal kinerja.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno turut angkat bicara terkait isu tersebut. Rini berkomentar bahwa reshuffle adalah hak prerogratif dari Presiden.
“Kalau soal reshuffle, harap tanya ke bapak Presiden. Karena, yang mempunyai hak prerogatif, hak Presiden,” ujar Rini di sela meninjau proses verifikasi mudik Bareng BUMN, di Jakarta, Jumat 10 Mei 2019.
Rini diketahui menjadi salah satu menteri yang belum pernah dirombak oleh Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan pada 2014 lalu. Meskipun, hingga saat ini, Rini masih diboikot tidak bisa rapat dengan Komisi VI DPR RI, berdasarkan pansus angket Pelindo II akhir Desember 2015 lalu.
Pihak istana sebelumnya mengisyaratkan perombakan kabinet akan dilakukan usai lebaran. Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden, Johan Budi SP.
“Kalau sampai lebaran, saya kira tidak ada (reshuffle). Saya tidak tahu setelah Lebaran, kemungkinan itu bisa saja,” ujar Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 8 Mei 2019.
Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, Presiden Jokowi selalu melakukan evaluasi atau meninjau ke belakang sebelum melakukan reshuffle.
“Evaluasi itu dilakukan setiap saat dan Pak Presiden Jokowi selalu cross-check kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri,” kata dia. (*)
*Sumber : Internet
