Mustofa yang didampingi oleh sejumlah relawan itu, membawa satu kotak kontainer berukuran sedang yang berisi bukti salah input C1 dalaam Situng KPU.
“Ada 3.000 lembar fisik, print-print, yang kami ambil dari printscreen situng. Setiap hari kami print 1.000 lembar, dari tanggal 9-29 April, sampai terakhir 1 Mei. Bisa dijumlahkan berapa, ini tidak kita bawa semua. Hanya sebagai contoh yang salah dari sistem IT KPU,” ujar Mustofa di Gedung Bawaslu dikutip dari Kumparan, Jumat 3 Mei 2019.
“Kita menemukan jumlah kesalahan entri data dan dugaan kecurangan melalui jalur IT sebanyak 73.715 dari 477.021 TPS sebagai sampling-nya. Jadi kalau dihitung dari 477.021 TPS, jumlah daripada kesalahan entri itu terdapat 15,4 persen, cukup banyak, padahal jumlahnya TPS keseluruhan ada 810 ribuan,” jelas Mustofa.
Menurutnya, angka dugaan kecurangan yang paling tinggi terjadi di lima provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Sampling kita teliti. Ada Jateng tertinggi mencapai 7.666 (kecurangan), kedua Jawa Timur mencapai 5.826, Sumut 4.327, Sumsel 3.296, dan Sulsel 3.219,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Dian Fatwa, meminta KPU untuk segera menghentikan proses situng dan melakukan audit forensik di sistem IT.
“Yang paling panting bagi kami adalah tidak harus menunggu Bawaslu, kami menuntut agar KPU segera menghentikan situng dan audit forensik IT,” kata Dian Fatwa.
