MANIFESTO, MAKASSAR – Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2029 resmi dikukuhkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemeterian Agama Sulsel, Rabu 22 Januari 2025.
Prosesi pengukuhan yang digelar di Aula Kanwil Kemenag Sulsel tersebut turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat APRI H. Madari, bersama jajaran Penasehat, Pembina dan Pengawas APRI Sulsel.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid menegaskan akan mensterilkan lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulsel dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Saya mau sterilkan Kemenag Sulsel dari praktik KKN. Siapa lagi yang bisa dipercaya di masyarakat kalau bukan dimulai dari KUA. Jadilah pelopor untuk memusuhi KKN,” tegasnya.
Untuk menghindarkan diri dari prilaku koruprtif, Ali Yafid berpesan kepada para penghulu agar senantiasa mengartikulasikan nilai-nilai agama dalam prilaku kesehariannya.
“Ini juga menjadi penekanan dari Anre Gurutta Menteri Agama. Artikulasikan nilai agama dalam keseharian kita untuk selanjutnya menjadi habit (kebiasaan). Jadilah pionir dalam mendekatkan umat dengan agamanya,” pesannya.
Lanjut diungkapkan, melalui aplikasi Dumas (Pengaduan Masyarakat) setiap orang bisa menyampaikan aduan, termasuk menyangkut penilaian terhadap layanan Penghulu dalam melakukan pencatatan nikah.
“Kalau sampai ada saya tahu Penghulu melakukan tindakan KKN, mengambil yang bukan haknya dengan cara meminta sesuatu kepada yang dilayani, maka saya akan tindak tegas,” ujarnya.
Ditambahkan mantan Kabid PD Pontren ini, bahwa jika seseorang hidup dari sesuatu yang negarif maka pasti sulit baginya untuk bicara kebaikan.
“Ingat, kita sebagai ASN hidup di bawah undang-undang dan regulasi, serta instruksi dan kebijakan. Biar sedikit tapi halal dan berkelanjutan dari pada besar tapi menggusarkan,” tuturnya.
Mengakhiri arahannya, Ali Yafid mengimbau kepada para penghulu dan Kepala KUA untuk menjadi figur yang kredible, elegan, religius, edukatif dan normatif sebagaimana tema yang diangkat pada acara pengukuhan kali ini.
Sebelumnya, Ketua Umum PP APRI, H. Madari dalam sambutannya mengingatkan para penghulu untuk tidak menjadikan organisasi APRI sebagai beban, namun dipandang sebagai bagian dari tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
“Ini bagian dari tugas kita. Berorganisasi jangan dijadikan beban dan menganggapnya bikin repot karena tidak ada uangnya. Mari jadikan sebagai pemicu semangat dalam melayani masyarakat,” imbaunya.
Melalui PMA Nomor 7 tahun 2020, lanjut Madari, APRI sebagai organisasi profesi justru menuntut para Penghulu untuk memanage organisasinya sebaik mungkin guna peningkatan kualitas kerja.
“Targetnya adalah bagaimana APRI bisa menghasilkan penghulu yang kompeten dan bisa jadi idola dalam masyarakat,” bebernya.
Madari kemudian mengungkapkan, tugas yang diembankan kepada APRI, yaitu menyusun kode etik dan menegakkannya, serta mengawal integritas penghulu yang sekarang jadi sorotan publik.
“Ingat, segala yang kita lakukan dipantau masyarakat. Kita harus betul-betul bisa melakukan perubahan, dan APRI harus jadi penggerak sehingga tidak ada lg komplain melalui dumas. Pengurus APRI harus jadi teladan dalam urusan integritas,” bebernya.
Menutup sambutannya, Madari menguraikan tugas PP APRI, yaitu memperjuangkan aspirasi penghulu. “Kita bagi tugas. pusat menyampaikan aspirasi penghulu. seperti jaspro, memperjuangkan penambahan formasi CPNS dan kenaikan tunjangan jabatan. PW dan PD APRI tinggal melaksanakan tugas sebaik mungkin dengan penuh integritas,” tutupnya.
Diketahui, PW APRI Sulsel diketuai oleh H. Abdul Rahman, Sekrertaris Ahmad Jazil dan Bendahara Idham Rusdi. Adapun jumlah kepengurusan yang dikukuhkan sebanyak 48 orang.
Pengukunhan PW APRI Sulsel ini dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwill) yang berlangsung secara hybrid, diikuti seluruh penghulu se Sulsel secara luring dan daring. (rilis/*)
