MANIFESTO, BONE– Rombongan DPRD Sulawesi Selatan yang tergabung dalam tim LKPJ gubernur tahun 2020 dibuat terheran heran. Pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone, dengan alokasi anggaran Rp61 miliar, ternyata berada di tengah hutan, jauh dari persawahan. Bukan cuma itu, lokasi bendungan pun, di atas pegunungan sehingga dibutuhkan lagi pompa untuk mendorong air ke pegunungan.
“Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tak ada air, di tengah hutan pula. Butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnya sangat besar,”kata Anggota tim LKPJ DPRD Sulsel, Ady Ansar yang turun langsung bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Besarnya anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dari dana pinjaman, juga diragukan bisa tuntas. “Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka pun ragu selesai,”terang Ady Ansar.
Secara terpisah, Ketua Komisi D, Rahman Pina, juga menyampaikan kegusarannya atas kegiatan infrastruktur yang caru marut. “Ini bisa jadi bom waktu. Hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah. Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaat dari kegiatan yang menghabiskan dana trilyunan itu,”katanya.
Ia kemudian memcontohkan banyak kegiatan di Bone yang sempat dikunjungi. Mulai dari bendungan Lalengrie, bendungan Waru Waru, bantuan pembangunan RS Regional Bone, hingga Islamic Center yang ternyata dibangun di ibukota kecamatan.
“Kami sudah tugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Bahkan kalau tidak juga memuaskan, kita akan minta APH turun tangan,” katanya.
Editor: Azhar
