MANIFESTO, MAKASSAR – Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar Abdul Wahab Tahir (AWT) yakin dukungan Partai Golkar di Pilwali 2020 tak akan berubah meski terjadi perubahan pimpinan DPD l setelah Musda ke-X Partai Golkar Sulsel.
Sekadar diketahui, Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid akan segera diganti. Sembilan calon pengganti telah mendafarkan diri di panita Musda Golkar Sulsel awal pekan ini. Beredar kabar, jika ketua yang terpilih tidak sejalan dengan Nurdin Halid maka dukungan Partai Golkar di sejumlah pilkada di Sulsel, termasuk Makassar rawan berubah.
“Kalau itu tidak mungkin (berubahnya arah dukungan Golkar), Golkar ini partai lama, kalau partai baru kemarin bisa jadi. Golkar memiliki mekanismenya, ada SOP (standar operasional prosedur), yang kemudian tidak bisa dirubah begitu saja,” ujar AWT saat dikonfirmasi Manifesto di DPRD Makassar, Kamis 23 Juli 2020.
Meskipun terpilih ketua dan struktur baru, AWT yakin dukungan Partai Golkar di Pilkada tak akan bergeser. Termasuk di Makassar, Golkar akan tetap mengusung Irman Yasin Limpo- Zunnun Nurdin Halid (Imun). “Di Makassar tetap Imun, karena hari ini Makassar butuh Imun,” kata legislator tiga periode itu.
Kendati demikian, Ketua Komisi D DPRD Makassar itu belum bisa memastikan kapan rekomendasi Parrai Golkar akan keluar. Ia menyebut jika itu domain DPP Partai Golkar. AWT pun berharap agar surat B1-KWK Golkar untuk None-Zunnun akan segera diterbitkan, sehingga mesin politik Golkar bisa segera dipanaskan.
“Supaya lebih memudahkan kita, bergerak secara signifikan di masyarakat, sesegera mungkin melakukan konsolidasi,” kata orang dekat Nurdin Halid itu.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma mengatakan keputusan partai Gorkar menentukan rekomendasi Pilwali 2020 bisa berubah setelah Musda. Musda ke-X Partai Golkar Sulsel ini akan menjadi penentu arah kebijakan partai di Pilkada 2020.
“Saya kira sampai saat ini semua kebijakan partai bisa dianulir oleh keputusan yang lebih tinggi di atasnya. Kalau nanti sudah ada terpilih ketua dan pengurus baru lantas mengusulkan yang lain ke DPP, saya kira itu memungkinkan saja, saya kira yang demikian (dukungan parpol) sangat dinamis batas akhir pendaftaran di KPU,” kata Sukri.
Penulis: Fadli Ramadhan
