MANIFESTO, MAKASSAR– Ketua Komsi D DPRD Sulsel Rahman Pina angkat bicara terkait pernyataan wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah yang merasa terusik dengan “pengusiran” dua direktur PT Vale saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), kemarin.
Rahman Pina mengaku kaget atas komentar Ni’matullah yang mendadak menyalahkan komisi D di sejumlah media. Menurutnya, gaya komunikasi Ulla, sapaan akrab Ni’matullah dikenal tidak seperti itu selama ini. Politisi Partai Demokrat itu dikenal sangat menghargai mekanisme dan proses yang berlangsung di komisi.
“Saya kaget kalau betul pak Ulla tiba tiba menyalahkan komisi. Gaya dia tidak begitu. Selama ini dia sangat hargai dinamika yang terjadi setiap komisi. Saya kemudian bertanya tanya, ada apa dia dengan Vale?” ungkap Rahman Pina, Jumat, 25 Maret 2022.
“Apalagi dia (Ulla) tidak ikuti prosesnya di komisi lalu bicara ke media. Dia juga juga tak pernah bertanya ke pimpinan komisi,” katanya.
RP, sapaan akrab Rahman Pina pun mengaku heran, sejak kapan putusan komisi bisa diintervensi pimpinan DPRD. Bahkan dia bertanya apa urusan Ni’matullah sehingga tiba- tiba memberi komentar terhadap proses RDP di komisi.
“Tidak ada urusan saya dengan pak Ulla. Saya bukan kader dan anggotanya yang dia bisa perintah dan larang- larang selama itu untuk kepentingan rakyat. Saya akan terus berjuang. Silahkan dia kalau mau bela pengusaha asing di Vale, boleh boleh saja,” sambung Rahman Pina.
“Tapi jangan membangun opini seakan akan ada kepentingan pribadi dan kelompok terkait sikap kami di komisi. Tidak ada itu. Mestinya sebagai pimpinan, kalau informasi yang tidak utuh, bisa bertanya,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Ia berharap politisi Partai Demolkrat itu baca ulang tata tertib DPRD Sulsel sebelum bicara terkait posisi pimpinan DPRD dan komisi.
“Jangan sampai dia kira komisi itu bawahannya. Dia bisa intervensi Fraksi Demokrat, tapi komisi tidak. Kalau ada sikapnya berbeda, mestinya dia sampaikan baik baik ke anggota Fraksi Demokrat di komisi, bukan malah koar- koar di luar, apalagi menyalahkan orang lain,” kata mantan legislator Makassar dua periode itu.
Politisi Golkar ini pun kembali menyampaikan bahwa Komisi D tak pernah mengusir utusan PT Vale di DPRD. Ia hanya meminta utusan PT Vale meninggalkan ruangan karena yang datang bukan dia yang diundang.
“Kami hanya ingin memastikan yang diundang betul betul hadir. Kami mengundang Direksi PT Vale, tapi yang datang bukan direksi. Pak gubernur saja kalau diundang datang, apalagi hanya Vale. Jangan seakan akan mereka lebih kuasa dari gubernur,” katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu juga kembali menegaskan bahwa Dinas Pertambangan adalah mitra komisi D. Karena itu, sudah menjadi tanggungjawabnya untuk bisa mengawasi seluruh kegiatan pertambangan di Sulawesi Selatan. “Dinas Pertambangan itu mitra kami, jadi apanya yang salah?” terang ketua AMPG Sulsel itu.
Sebelumnya, dalam keterangan ke sejumlah media di DPRD Sulsel, Ni’matullah menyayangkan pengusiran yang dilakukan komisi D DPRD Sulsel terhadap perwakilan PT Vale saat RDP. Apalagi, pengusiran terjadi bukan dalam rapat pengambilan keputusan.
“Saya merasa terganggu dengan narasi yang menyebutkan DPRD mengusir utusan PT Vale, lagian rapat yang digelar Komisi D adalah RDP bukan rapat pengambilan keputusan,” kata Ni’matullah, Kamis, 24 Maret 2022. Ia mengatakan jika RDP dilakukan untuk membahas soal limbah bukan rapat pengambilan keputusan.
Editor: Azhar
