Pantau Layanan Kesehatan, Bupati Takalar Lakukan Kunjungan Rumah di Marbo

Bupati Takalar Syamsari Kitta mengunjungi warga yang kondisi kesehatannya terganggu di kecamatan Mangarabombang, Jumat 19 Juni 2020. (Ist)
Bupati Takalar Syamsari Kitta mengunjungi warga yang kondisi kesehatannya terganggu di kecamatan Mangarabombang, Jumat 19 Juni 2020. (Ist)
judul gambar

MANIFESTO, TAKALAR – Bupati Takalar Syamsari Kitta bersama jajaran Dinas Kesehatan memantau langsung kondisi kesehatan warga di sejumlah desa di kecamatan Mangarabombang (Marbo), Takalar, Jumat 19 Juni 2020.

Kunjungan itu bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan di semua wilayah berjalan maksimal, sehingga masyarakat nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Syamsari menegaskan, jika pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga yang harus terpenuhi.  

Bacaan Lainnya

“Kita keliling hari ini untuk mengevaluasi kinerja puskesmas (PKM) di Mangrabombang, bagaimana koordinasinya dengan pemdes dalam mengontrol kesehatan warga.  Saya ingin memastikan bahwa hak dasar yaitu kesehatan warga terpenuhi,” kata Syamsari Kitta kepada wartawan usai melakukan kunjungan ke rumah- rumah warga di Marbo, Jumat 19 Juni 2020.  

Ia pun meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan PKM untuk berkolaborasi dalam mengontrol kesehatan warga. Dengan pola home care, maka kerja akan lebih sistematis sehingga tidak ada warga lagi yang kondisi kesehatannya tidak terpantau.  

“Mulai Jumat ini kita memulai Jumat berkah PKM, jadi PKM harus lebih aktif turun berkoordinasi dengan Pemdes untuk mengontrol kesehatan warga,” terang Syamsari.

Mantan anggota DPRD Sulsel dua periode itu pun meminta agar pola pelayanan kesehatan tidak reaktif lagi. Namun, pemerintah harus memantapkan kinerja yang bersifat antisipatif.  

“Saya berharap kerja- kerja kita tidak reaktif lagi, mari kita memantapkan kerja yang bersifat antisipatif dengan senantiasa turun ke lapangan, sehingga pelayanan kesehatan kepada warga akan jauh lebih baik ke depannya,” kata Syamsari.

Menurut Bupati Takalar, secara organisasi jejaring kesehatan sudah sangat baik.  Misalnya, sudah ada camat dengan PKM dan Pemdes dengan kader- kader kesehatan yang siap digerakkan. Berarti kata dia, jika ada keluhan warga tak terlayani maka itu tanda PKM, Camat, Pemdes, dan kader kesehatan desa tak rutin dan tak terkoordinasi.

“Jadi apa yang kita lakukan ini evaluasi kerja aparat di lapangan, apakah sudah tepat atau masih perlu pembenahan, kita tak ingin evaluasi hanya di ruang rapat saja,” tegas Syamsari.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait