MANIFESTO, MAKASSAR- Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, pada rapat paripurna dengan agenda pandangan Fraksi, di Gedung DPRD Sulsel, Rabu 21 Juni 2023.
Pada paripurna itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Ayu Andira membacakan pandangan Fraksi Golkar.
Pada pandangan umum itu, Fraksi Golkar seakan menyindir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang tidak kunjung melakukan pembangunan Stadion Mattoanging Makassar.
“Kita baru saja menyaksikan laga akbar antara Timnas Indonesia berhadapan dengan juara dunia Argentina dengan euphoria yang luar biasa di stadion Gelora Bung Karno. Kita semua membayangkan laga serupa berlangsung di Kota Makassar Stadion Mattoanging yang merupakan kebanggaan kita di Sulawesi Selatan,” kata Ayu.
“Sayang, semua itu hanya sekadar mimpi karena sampai kini tak ada tanda-tanda pembangunan Stadion Mattoanging,” tambahnya pada saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar Sulsel.
Meskipun demikian, Fraksi Golkar berkomitmen akan mendorong percepatan pembangunan Stadion Mattoanging Makassar.
“Fraksi Golkar tetap mendorong agar terbangun Stadion Megah berdiri di tengah Kota Makassar karena warga Sulawesi Selatan khususnya pecinta olahraga sepak bola sangat merindukan itu,” ujarnya.
Selain Golkar, Fraksi Gerindra DPRD Sulsel juga menyoroti keseriusan Pemprov Sulsel dalam membangun Stadion Mattoanging dan Stadion Barombong.
“Fraksi Partai Gerindra menyoroti pembangunan Stadion Mattoanging dan Stadion Barombong yang menjadi harapan masyarakat Sulsel masih belum berlanjut. Kami meminta penjelasan terkait progres serta merekomendasikan kepada Pemprov untuk mencari solusi terbaik dan cepat untuk status kedua lapangan tersebut,” ungkap Anggota Fraksi Gerindra, Firmina Tallulembang, saat membacakan pandangan umum.
Olehnya itu, Fraksi Partai Gerindra Sulsel juga menyoroti Perusahaan yang memenangkan tender perencanaan pembangunan stadion Mattoangin yang di desain berkapasitas 40.000 orang dan keputusan terakhir harus dikurangi kapasitasnya menjadi 20.000 orang.
“Kami merekomendasikan perusahaan tersebut untuk melakukan desain ulang menyesuaikan dengan keputusan terakhir yaitu desain kapasitas 20.000 orang tanpa membebani biaya perencanaan kembali,” pungkasnya.
Editor: Azhar
