MANIFESTO, MAKASSAR -Penjabat Walikota Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memberikan klarifikasi terkait tambang pasir laut yang dilakukan pihak swasta di sekitar perairan Kodingareng yang selama ini menjadi issu hangat belakangan ini.
“Pembangunan New Port adalah kebutuhan yang sangat strategis Makassar ke depan. Kapal kapal besar tak bisa sandar untuk mendukung eksport kita jika pelabuhan tidak menjadi prioritas,” kata Prof Rudy kepada rombongan Pansus DPRD Sulsel yang berkunjung ke Makassar, Senin 5 Oktober 2020. Rombongan Pansus yang dipimpin Rahman Pina, diterima di ruang Sipakatu, Balaikota Makassar.
Untuk kebutuhan pembangunan pelabuhan itu, katanya, maka dibutuhkan material pasir yang cukup besar. “Ada yang mengatakan penambangan pasir itu merusak terumbu karang. Saya kira itu keliru, karena investor hanya mencari pasir. Airnya memang keru, tapi saat selesai ikan akan kembali lagi saat air sudah tenang,” kata Prof Rudy di hadapan anggota Pansus.
Dalam pengantarnya, Ketua Pansus RTRW DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke tiga daerah, Makassar, Maros, dan Gowa untuk melakukan sinkronisasikan Tata Ruang Provinsi dan Daerah, agar pada saat disahkan nanti tak ada lagi polemik tata ruang yang terjadi.
“Ini penting karena apapun produk tata ruang Sulsel nantinya akan menjadi acuan daerah daerah, termasuk Makassar dalam menetapkan regulasi tata ruang masing masing,” katanya.
Dalam perda RTRW ini nantinya, juga akan ditetapkan kawasan strategis propinsi, maupun wilayah wilayah untuk pengembangan kawasan reklamasi.
Selain Rahman Pina, sejumlah tim Pansus RTRW Sulsel hadir yakni, Wakil Ketua Pansus yang juga wakil Ketua Komisi D, Fadriaty AS, Suwardi Haseng, Ady Ansar, Andre Prasetyo Tanta, H. Irwan, Hengky Yasin, Andi Syaifuddin, Sugiyarti Mangun Karim, dan lain-lainnya.
Editor: Azhar
