Pj Walikota Makassar Tepis Temuan Bawaslu

Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin dipanggil Bawaslu terkait murtasi yang digelar jelang Pilwali Makassar. (Int)
Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin dipanggil Bawaslu terkait murtasi yang digelar jelang Pilwali Makassar. (Int)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR — Pajabat (Pj) Walikota Makkassar Prof Rudy Djamaluddin menyangkal tuduhan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pelantikan pejabat tanpa izin Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rudy mengatakan, kabar yang beredar terkait dua pejabat yang baru dilantik di lingkup pemkot tidak memiliki izin Mendagri tersebut tidak benar. Ia menegaskan, semua pejabat yang baru dilantik sudah mengantongi izin resmi.

Bacaan Lainnya

“Pokoknya semua yang kita lantik itu ada izinnya. Tidak ada satupun yang tidak mengantongi izin Mendagri,” tegas Rudy, Sabtu 12 September 2020.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Nursari, pihaknya telah melakukan penyidikan mendalam terhadap pelantikan 32 pejabat di lingkup Pemkot Makasaar

“Kita masih dalam tahap pengumpulan dokumen-dokumen. Maka dari itu kami belum memasuki tahap panggilan kedua untuk PJ Walikota,” ucap Nursari saat dikonfirmasi via telpon, Sabtu 12 September 2020.

Nursari mengungkapkan ada kejanggalan yang ditemukan pada dokumen yang sementara dikumpulkan yaitu, ada masuk dalam persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Berdasarkan temuan teman-teman di lapangan, memang ada dua pejabat yang tidak masuk dalam daftar rekomendasi pelantikan dari Mendagri. Tentu ini bakal ditelusuri lebih lanjut lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut Nursari mengatakan, pihaknya akan terus bergerak memastikan kasus tersebut masuk dalam daftar pelanggaran atau tidak.

Penulis: Fadli

judul gambarjudul gambar

Pos terkait