MANIFESTO.ID, MAKASSAR– Satpol Pamong Praja Kota Makassar menutup semua akses masuk ke Balaikota Makassar, Rabu 26 Februari 2020 pagi.
Penutupan ini sebagai sikap keberatan terhadap hasil Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak sesuai dengan ekspektasi Satpol. Mereka kecewa berat dengan kebijakan Pejabat Walikota Makassar Iqbal Suhaeb.
“Anggota kecewa, mereka merasa apa diberikan tidak sesuai apa yang diharapkan dengan tugas berat yang dilaksanakan. Mulai pagi sampai tembus pagi,” kata Kabid Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar Irwan.
Saat ini, Pemkot Makassar menggunakan aplikasi E-Kinerja Aplikasi untuk mengukur dan memantau ASN secara periodik. Ini yang yang menjadi acuan pemberian data kinerja yang diterima pegawai.
“BKD) tidak pernah melakukan sosialisasi ihwal ukuran kinerja yang tertuang dalam TPP. Selama ini yang menilai langsung kinerja Satpol PP adalah Kepala Satpol PP,” kata Irwan.
Irwan mengaku, pihaknya juga tidak paham dengan sistim yang digunakan saat ini. Ia merasa sampai saat ini pimpiman Satpol tidak pernah memberikan penjelasan.
“Kasat sudah tentukan ini sekian, dan absen juga kepada anggota, semua yang tugas. Baik tugas malam, maupun tugas pagi. Harus datang scan di sini,” kata dia.
Selain itu, Satpol PP yang berjaga di Rumah Jabatan Ketua DPR dan Rujab Wali Kota Makassar juga memiliki absensi tersendiri. Hal lain, kata Irwan, merencanakan penertiban sampai subuh.
“Masa mau datang lagi. Inilah yang belum didapat sampai sekarang. Artinya keadilan kepada yang belum diharapkan oleh Satpol PP sendiri karena anggota tugas dari pagi sampai pagi dan diharapkan ceklok,” kata dia.
Apalagi kata Irwan, Satpol juga memiliki tugas tambahan untuk meningkatkan PAD Makassar. Aksi Satpol PP ini berlangsung hingga siang tadi.
Editor: Azhar
