MANIFESTO, MAKASSAR- Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyampaikan usulan pemilihan kepala Daerah yang dimotori Ketum Golkar, Bahlil Lahadia dan telah mendapat dukungan partai koalisi pemerintahan, dianggap sebagai pilihan paling ideal saat ini.
“Tujuan utama kita bernegara, untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan langsung atau tidak, itu hanya metode saja. Selama tidak melanggar UUD 45, itu sah. Dengan mengembalikan sistem pemilihan kembali ke DPRD, itu lebih efisien dari segi anggaran dan dapat mengurangi potensi konflik horizontal yang sering terjadi selama pelaksanaan Pilkada,” kata Rahman Pina
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertemakan “Sudihkan Kepala Daerah Dipilih DPRD” di gedung Graha Pena, yang digelar Harian Berita Kota Makassar. Dalam diskusi ini juga hadir Sekretaris DPD PDIP, Mesakh Raymond Rantepadang.
Menurut Rahman Pina, Partai Golkar dibawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, sedang memformulasikan sistem pemilukada yang lebih efisien. Lebih efektif dengan tetap melibatkan publik.
“Ya salah satu opsinya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” kata Rahman Pina.
Menurut Plt Sekretaris Golkar Sulsel ini, ongkos politik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia saat ini terlalu mahal. Dengan perubahan sistem pemilihan lewat DPRD, ia optimis biaya politik dapat ditekan, dan stabilitas demokrasi tetap terjaga.
Legislatir 4 periode DPRD Makassar dan Sulsel ini mencontohkan, pada Pilkada 2024 lalu, dana APBD yang disiapkan untuk kebutuhan pilgub dan pilkada kabupaten kota, sekitar RP 1, Trilyun.
“Itu belum dana pribadi calon,partai politik, tentu lebih besar lagi,”katanya. Dengan dana APBD saja, itu sudah cukup untuk memperbaiki berapa kilo meter ruas jalan, sekolah, bahkan insentif guru,” katanya.
Menurutnya, selain lebih efisien, metode ini juga dapat mencegah konflik horizontal yang kerap terjadi selama masa Pilkada,” tambahnya.
Golkar saat ini sedang menyusun rancangan konsep sistem politik yang dinilai lebih baik untuk negara dan rakyat. Fokus utamanya adalah menciptakan demokrasi yang efisien tanpa mengurangi hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin mereka.
“Dengan demokrasi efisien, meski Pilkada dilakukan oleh DPRD, hak-hak rakyat tetap terjaga,” ujar Rahman Pina.
Tapi usulan ini mendapat beragam tanggapan berbeda dari politis PDIP, Meysak Rantepadang. Menurut dia, mengembalikan pemilihan kepada daerah adalah kemunduran demokrasi.
“Kalau pemilihan kepada daerah kembali ke DPRD, itu kemunduran demokrasi,” katanya. Ia kemudian menyampaikan sikap partai PDIP ingin selalu bersama rakyat.
“Jangan karena alasan efisiensi, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dikebiri,” tegasnya.
Editor: Azhar
