MANIFESTO, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar resmi menyerahkan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar, Senin, 23 Juni 2025.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD itu, Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menekankan pentingnya pembangunan yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa membebani ekonomi dengan biaya tinggi.
“Peningkatan pendapatan daerah harus diupayakan lewat sektor pajak dan retribusi, tapi tetap menjaga iklim ekonomi yang sehat. Kita tidak bisa membangun dengan menekan rakyat,” tegas Bupati Daeng Manye dalam pidatonya.
Dari laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang turut disampaikan dalam kesempatan itu, total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,180 triliun lebih, meningkat Rp21,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp145,8 miliar, Dana Perimbangan Rp883,5 miliar, dan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi yang seluruhnya mencapai target maksimal.
Namun, di balik peningkatan pendapatan, belanja daerah justru sedikit menurun. Realisasi belanja dan transfer 2024 mencapai Rp1,175 triliun, menurun Rp5,7 miliar dari tahun 2023. “Penurunan ini mencerminkan efisiensi yang terukur. Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memberi hasil nyata,” ujar Bupati.
RPJMD 2025–2029 sendiri, menurut Daeng Manye, disusun dengan pendekatan komprehensif yang memadukan aspek teknokratik, partisipatif, hingga spasial. Prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan menjadi dasar arah kebijakan lima tahun ke depan.
“Ini bukan hanya soal dokumen perencanaan, tapi kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Kami ingin mewujudkan Takalar yang mandiri, sejahtera, dan inklusif,” ucap Bupati sembari menyerahkan dokumen RPJMD kepada pimpinan DPRD.
Rapat paripurna ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, Sekda Takalar, para pimpinan OPD, serta camat se-Kabupaten Takalar. Langkah ini menandai dimulainya fase baru pembangunan daerah yang dituntut makin responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya jadi agenda elite, tapi harus jadi bahasa harian rakyat. Itulah semangat yang kami bawa dalam RPJMD ini,” pungkas Daeng Manye.
Editor: Azhar
