MANIFESTO, MAKASSAR– DPRD Sulawesi Selatan benar benar serius menyikapi pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone yang dibangun di tengah hutan, tanpa air dan jauh dari persawahan.
Masalah baru muncul lagi. Ini terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan bendum ternyata masih bermasalah. Kepala Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja, Hariuddin yang diundang komisi D DPRD Sulsel dalam rapat dengat pendapat, Selasa (4/5) mengatakan, belum semua warga yang menggarap lokasi yang digunakan untuk membangun Bendung menyetujui lahannya untuk area bendum.
“Masih banyak belum tanda tangan,” kata Hairuddin yang datang bersama Camat Lappariaja, Kadis PSDA, dan Ketua DPRD Bone, Irwandi. Belum tuntasnya penyelesaian lahan warga, juga dibenarkan Kepala Seksi Sumber Daya Air Dinas PUTR, Ismayanti Nur.
“Dari 241 orang warga yang terdata menjadi penggarap lahan, baru 181 orang yang dengan sukarela menandatangani persetujuan lokasinya jadi bendum tanpa ganti rugi. Sisanya belum,” sambung Ismayanti.
Ia malah berharap Pemda Bone segera menuntaskan masalah pembebasan lahan sesuai dengan surat yang telah dikirim ke Pemda Bone.
Sebelumnya, rombongan DPRD Sulawesi Selatan yang tergabung dalam tim LKPJ gubernur tahun 2020 meninjau pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone. Bendungan ini sudah dua kali mendapat alokasi anggaran hingga total Rp61 miliar.
Hanya saja, DPRD geleng geleng kepala setelah melakukan peninjauan ternyata bendungan yang mendapat kucuran dana pinjaman PEN itu berada di gunung tanpa air. Di tengah hutan pula yang jauh dari persawahan.
Menyikapi banyaknya masalah yang melilit pembangunan bendungan Lalengrie, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Rahman Pina, meminta dinas PUTR segera menyelesaikan. “Perencanaan dari awal kurang siap. Ini bisa menimbulkan masalah serius di belakang hari. Karena itu, saya sudah minta dinas PUTR secepatnya menyelesaikan. Termasuk Inspektorat agar turun mereview,” katanya.
Selain bendung Lalengire, berdasarkan laporan dari warga, masalah terjadi juga di pembangunan bendungan Waru-waru, Bone dan jembatan Lolisang, Bulukumba yang juga dibiayai dari APBD Sulsel. “Semua laporan warga akan kita tindaklanjuti,” kata sekretaris fraksi Golkar DPRD Sulsel ini.
Editor: Azhar
