MANIFESTO, TAKALAR– Bupati Takalar Syamsari Kitta meminta pemerintah desa dan kelurahan memberikan penanda di setiap rumah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial.
Dengan penanda ini, maka penerima BLT akan lebih transparan dan diketahui secara terbuka oleh publik. Ini juga sebagai penegasan jika penerima BLT benar- benar bersyarat sehingga program ini tepat sasaran.
“Kita perintahkan kepada pemerintah kelurahan dan desa itu memberikan tanda atau semacam label di rumahnya kepada penerima BLT sehingga transparan dan terbuka,,” kata Syamsari, Kamis 7 Mei 2020.
Dengan terbukanya penerima BLT, Syamsari mengatakan, publik akan mengetahui kondisi ekonomi penerima bantuan untuk warga miskin itu. Warga yang akan langsung melakukan pengawasan dan memberikan penilaian apakah penerima bantuan bersyarat ataukah tidak. Jika sudah tidak layak, maka BLT bisa dialihkan ke warga yang lebih bersyarat.
“Jadi publik akan mengetahui siapa penerima BLT, kalau dianggap sudah tidak bersyarat maka ke depan bisa dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan karena memang sasarannya untuk warga miskin,” terang pria murah senyum ini.
Selain itu, jika ada warga yang menerima BLT tetapi kondisinya ekonominya baik, maka akan terbebani secara moral karena terpublikasi secara transparan. Dengan demikian, warga yang tidak bersyarat akan secara sukarela mengalihkan BLT ke warga yang jauh lebih layak.
“Mungkin dua tahun lalu masih layak menerima, tetapi sekarang sudah tidak, mungkin ada begitu, karena kita menginginkan semua bantuan pemerintah tepat sasaran,” ungkap dia.
Ia mengatakan, jika pemberian tanda di setiap rumah penerima BLT sebagai penyempurnaan dari upaya sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah desa atau kelurahan melakukan verifikasi dengan cara menempel nama- nama penerima BLT di setiap masjid.
“Tahun lalu kita sudah perintahkan agar penerima diverifikasi secara terbuka dengan cara ditempel di masjid, tetapi tidak terlalu efektif dan masih mau disempurnakan, makanya kita coba dengan memberikan label,” kata Syamsari.
Bagi warga miskin yang tidak menerima BLT Kemensos, Syamsari menegaskan, pihaknya akan segera melakukan perbaikan dan memasukkannya di Basis Data Terpadu (BDT) Pusat. Apalagi, penerima BLT saat ini masih menggunakan BDT lama karena belum sempat diperbaiki sebelum wabah corona datang.
“Bagi warga miskin yang tidak dapat, kita akan masukkan ke BDT Pusat sehingga ke depan akan bisa menerima BLT Kemensos,” kata alumni IPB Bogor itu.
Ia pun meminta agar semua warga miskin atau rentan miskin yang tidak menerima BLT untuk tidak bersedih dan kecewa di masa pandemi Covid 19 ini. Pasalnya, warga miskin yang tidak menerima BLT dan menerima manfaat lainnya akan diberikan BLT atau sembako yang bersumber dari dana desa dan APBD kabupaten.
“Yang tidak menerima BLT Kemensos, kita masukkan di daftar penerima BLT atau sembako yang sumbernya dari APBD dan dana desa, jadi insyaallah semua bisa kita akomodir di tengah pandemi Covid 19 saat ini,” urai mantan anggota DPRD Sulsel dua periode itu.
Editor: Azhar
