Warga Laikang Tolak Klaim Lahan PTPN XIV

  • Whatsapp
Lapangan di Ongkoa, desa Laikang, Mangarabombang yang selama ini digunakan sebagai sarana olahraga warga diklaim sebagai lahan milik PTPN XIV. (Manifesto)
Lapangan di Ongkoa, desa Laikang, Mangarabombang yang selama ini digunakan sebagai sarana olahraga warga diklaim sebagai lahan milik PTPN XIV. (Manifesto)

MANIFESTO, TAKALAR– Warga dusun Ongkoa, desa Laikang, kecamatan Mangarabombang kaget dengan kedatangan petugas Perusahaan Milik Negara, PT. Perkebunan Nusantara Wilayah XIV  (PTPN XIV) bersama petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikawal dengan beberapa orang tentara, pekan lalu.

Petugas PTPN datang dan melakukan pengukuran terhadap lahan yang diklaim sebagai miliknya. Mereka datang tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga warga makin bingung.

Bacaan Lainnya

Mereka hanya bisa menyaksikan lahan- lahan milik warga dicaplok dan diklaim sebagai miliki PTPN. Padahal selama ini, lahan- lahan itu dikuasai oleh warga dan sebagian di antaranya telah memiliki sertipikat kepemilikan.

“Kami awalnya tidak tidak tahu maksud kedatangan mereka karena tidak berkoordinasi dengan pemerintah setempat, belakangan kami tahu karena mereka memasang patok di lahan milik kami, dan kami saya sampaikan bahwa kami menolak klaim mereka,” tegas tokoh masyarakat dusun Ongkoa, desa Laikang, Baso Daeng Sila saat ditemui di rumahnya, Jumat 11 September 2020.

Baso Daeng Sila menegaskan, lahan yang diklaim oleh PTPN sebagian besar tanah warga, selebihnya lahan bekas perkebunan kapas yang sudah dikuasai warga selama hampir 30 tahun. Lahan warga yang diklaim PTPN telah memiliki alas hak. Selain sertipikat dan SPPT, warga juga setiap tahun membayar pajak.

“Kalau lahan yang saya miliki memang sudah dikelola oleh orangtua saya, bahkan tercatat dalam rinci, sebagian juga sudah ada sertipikatnya, sebagian yang lain kami setiap tahun bayar PBB-nya, jadi kalau PTPN klaim, apa dasar mereka?” kata tokoh masyarakat dusun Ongkoa, desa Laikang itu. 

Baso Daeng Sila, 50, tokoh masyarakat Ongkoa, desa Laikang membenarkan jika lahan miliknya diklaim oleh PTPN XIV. (Manifesto)

Daeng Sila menceritakan, jika PTPN meninggalkan desa Laikang, desa Cikoang, dan desa Pattopakang sejak awal tahun 90-an. Ia pun menegaskan, jika lahan yang dicaplok bukan hanya bekas perkebunan kapas. Pria berusia 50 tahun itu pun mempertanyakan dasar sehingga PTPN mengklaim lahan warga.

“Itu kan asal caplok namanya pak, saat petugas PTPN datang, mereka dikawal oleh tentara sehingga kami biarkan saja, kami juga tidak gentar karena kami memiliki alas hak,” terang Daeng Sila.   

Saat ini, Daeng Sila mengaku, telah mengumpulkan alas hak kepemilikan warga atas lahan tersebut untuk melawan klaim PTPN itu. Warga Ongkoa, desa Laikang pun siap berjuang untuk mempertahankan hak- hak mereka.  

“Beberapa warga warga sudah mengumpulkan sertipikatnya, intinya kita pasti bertahan pak,” kata pria yang dilahirkan dan dibesarkan di dusun kecil itu.

Sebelumnya, puluhan masyarakat dari desa Laikang, desa Cikoang, dan desa Pattoppakang, kecamatan  Mangarabombang melakukan aksi penolakan terhadap kegiatan Perusahaan Milik Negara yang melakukan aktivitas di atas lahan pertanian warga sebagai respon dari klaim itu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan jika PTPN mengklaim lahan 1044,23 hektar di desa Cikoang dan Laikang bekas perkebunan kapas yang dikelola medio tahun 80-an.  Klaim lahan PTPN XIV diperoleh dari PTPN XXIII berdasarkan fatwa Tata Guna Tanah nomor: 24/HGU/TGT/1980 yang diterbitkan tanggal 8 Mei 1980. PTPN pun telah meminta penerbitan HGU kepada Menteri Dalam Negeri Ujung Pandang Direktur Jenderal Agraria berdasarkan surat permohonan nomor: um/666 tanggal 8 Juni 1979 tetapi sampai dengan saat ini belum diterbitkan sertifikat HGU.

Editor: Azhar