MANIFESTO, MAKASSAR — Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf langsung menyikapi penolakan warga di beberapa titik atas rencana rapid test sebaga deteksi penularan Covid 19 di Makassar.
Yusran pun mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Balaikota Makassar, Selasa 9 Juni 2020. Dalam pertemuan tersebut, penjabat yang berstatus guru besar itu memerintahkan agar seluruh camat dan lurah mengaktifkan kembali piket 24 jam sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di masyarakat.
Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kisruh penolakan warga terhadap pelaksanaan rapid test serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit.
“Lurah jangan takut untuk bertemu warga, justru tugas ta’ untuk menenangkan kekisruhan ini dan memberi edukasi. Komunikasikan ki, Kerjasamaki sama camat, LPM dan RT/RW ta. Ajakki bertemu tapi tetap terapkan protokol kesehatan,” kata Yusran lewat rilis yang dikirimkan humas Pemkot Makassar, Selasa 9 Juni 2020.
Yusran yang masih menjabat sebega Kepala Bappeda Sulsel juga memerintahkan seluruh lurah melakukan pertemuan dengan RT/RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkordinasi mencegah konflik, serta terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
“Komunikasi dan edukasi pemerintah kepada warga harus senantiasa dilakukan agar semua memahami protokeler Covid 19,” kata Yusran.
Dia juga menegaskan agar camat dan lurah untuk lebih intens turun melakukan pemantauan di lapangan termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan rapid test. Sejauh ini Pemkot Makassar telah melakukan rapid test massal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130-an orang.
“Jauh menurun, sebelumnya reproduction number (RO) Covid-19 di Makassar 3,8 yang berarti satu pasien bisa menularkan 4 orang. Sekarang, ROnya kita 0,98. Itu artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang, atau penularan lokal saja,” jelas Yusran.
Editor: Ahmad Faiz
