70 Persen Tanah Milik Pemkab Takalar Belum Bersertifikat

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR- Pemkab Takalar tetap bertahan dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dari BPK.

Penyebab utama gagalnya Pemkab Takalar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat paling bergengsi dalam penilaian BPK karena sebagian besar tanah milik pemkab belum tersertifikasi.

Bacaan Lainnya

Bahkan, dari 1166 bidang tanah atau persil milik Pemkab Takalar, hanya 373 yang memiliki sertifikat. Sementara,793 bidang tanah belum memiliki sertifikat kepemilikan.

“Sekitar 70 persen belum memiliki sertifikat sehingga ini yang menjadi persoalan dalam penilaian BPK,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Takalar, Islamuddin kepada Manifesto.com, Kamis 20 Juni 2019.

Ia mengatakan, tanah yang belum bersertifikat tersebar di semua OPD lingkup Pemkab Takalar. Namun, yang terbanyak di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum.

“Yang belum bersertifikat berupa sekolah, ini yang banyak. Ada juga jalan, pustu, puskesmas, kantor desa, dan beberapa lagi,” ungkap Islamuddin serius.

Sebenarnya, Pemkab Takalar telah berupaya agar BPN menerbitkan sertifikat. Namun, sejumlah aset tidak memiliki alas hak sehingga BPN tak berani menerbitkan bukti kepemilikan.

“Alas hak, apakah tanah itu sebagai hibah atau hasil jual beli, itu yang tidak kita miliki sebagai dokumen untuk penerbitan sertifikat,” terang dia.

Untuk menyelesaikan ini kata dia, butuh penanganan khusus. Misalnya, pemkab menggandeng BPN untuk membantu penerbitan sertifikat. “Tapi itu ranah pimpinan,” kata Islamuddin.

Editor: Azhar

 

judul gambarjudul gambar

Pos terkait