MAKASSAR —Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Makassar, Abdillah Satari Rahim angkat bicara terkait tudingan salah satu LSM yang menyebutkan pengelolaan dapur makan bergizi gratis di Makassar ada penyimpangan.
Ia mencoba meluruskan pemberitaan agar informasi yang diterima masyarakat proporsional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Abdillah menegaskan, program MBG merupakan program strategis yang dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berlapis. Seluruh mekanisme operasional, mulai dari penyiapan dapur, verifikasi mitra, hingga pengadaan bahan baku dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Ada aturan sebagai panduan pengelolaan dapur, itu yang kita ikuti dan sejauh ini semua berjalan sesuai mekanisme,” kata Abdillah kepada wartawan, Jumat 15 Mei 2026.
Terkait tudingan bahwa Koordinator Wilayah Makassar merangkap jabatan sebagai pengelola dapur MBG, Abdillah menjelaskan bahwa hal ini kurang tepat. Fungsi Kordinator wilayah kata dia, bukanlah sebuah jabatan struktural melainkan salah satu fungsi tambahan dari jabatan fungsional untuk melaksanakan kordinasi teknis di wilayah yang diamanahkan oleh Badan Gizi Nasional.
Selain itu, isu mengenai dugaan pengendalian supplier juga dinilai tidak benar. Dalam praktiknya, pemilihan pemasok dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kualitas bahan pangan, kontinuitas distribusi, standar keamanan pangan, serta kesiapan operasional masing-masing mitra SPPG.
“Pemilihan pemasok pada setiap SPPG menjadi kewenangan dari mitra SPPG sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinator wilayah hanya menjalankan fungsi koordinatif guna memastikan standar kualitas pelayanan dan pelaksanaan program tetap terjaga,” sambung dia.
Terkait penunjukan pengawas gizi, Abdillah menjelaskan bahwa penyesuaian kompetensi tenaga pengawas gizi dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan serta mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, mengenai proses verifikasi dapur baru yang disebut berjalan lambat, dijelaskan bahwa tahapan verifikasi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kelayakan, higienitas, keamanan pangan, dan kesiapan operasional sebelum melayani masyarakat. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas program serta menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
“Program MBG hadir untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga suasana kondusif dan memberikan ruang terhadap setiap proses serta evaluasi yang sedang berjalan secara profesional.”
Hingga saat ini, pelaksanaan Program MBG di Kota Makassar tetap berjalan dan terus dilakukan pembenahan demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Editor: Azhar
