TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar mendorong penyelesaian konflik berkepanjangan antara masyarakat Polongbangkeng dan PTPN. Pemerintah daerah membuka ruang dialog bagi kedua pihak sebagai upaya menciptakan kepastian dan ketenangan bagi para petani.
Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil posisi sebagai jembatan untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan PTPN. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
“Saya tidak ingin konflik ini terus menjadi beban masyarakat. Pemerintah harus hadir membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar bersama,” kata Daeng Manye.
Dia menegaskan, penyelesaian konflik tidak boleh dilihat sebagai persoalan menang atau kalah. Kepentingan petani, khususnya kepastian untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan, harus menjadi perhatian.
“Tujuan kita adalah mencari solusi agar masyarakat bisa bekerja dengan tenang, produktif, dan kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.
Langkah Pemkab Takalar tersebut mendapat respons positif dari Ketua BPC HIPMI Kabupaten Takalar, Irwan Ola’. Dia menilai pemerintah perlu mengambil peran sebagai penghubung agar persoalan yang telah berlangsung lama dapat menemukan titik temu.
“Keberanian Bupati Daeng Manye membangun komunikasi adalah langkah positif. Pemerintah hadir untuk mencari titik temu, bukan memperuncing persoalan,” ujar Ola’.
