Alasan DPRD Takalar Tolak Bahas APBD-P Dinilai Mengada-ada

Pimpinan DPRD Takalar menerima perwakilan OKP dan pengurus KNPI di Ruang Bamus DPRD Takalar, Selasa 29 September 2020. (Ist)
Pimpinan DPRD Takalar menerima perwakilan OKP dan pengurus KNPI di Ruang Bamus DPRD Takalar, Selasa 29 September 2020. (Ist)
judul gambar

MANIFESTO, TAKALAR– Sikap DPRD Takalar yang menolak membahas APBD Perubahan 2020 dinilai mengada- ada. DPRD dinilai tidak memiliki alasan jelas sehingga menolak membahas rencana anggaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan warga Takalar itu.

Sebelumnya, DPRD menolak membahas karena alasan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD- Perubahan 2020 tidak lengkap sehingga mesti disempurnakan. Meski demikian, pimpinan Dewan tidak menunjukkan dokumen tambahan yang mesti dilengkapi.    

Bacaan Lainnya

Namun, saat menerima perwakilan sejumlah OKP dan pengurus KNPI Takalar, Selasa 29 September 2020, Ketua DPRD Darwis Sijaya yang didampingi Wakil Ketua DPRD Jabir Bonto beralasan jika draft APBD lambat diserahkan oleh Pemkab. Padahal, KUA- PPAS telah diserahkan Pemkab ke DPRD sejak 30 Agustus 2020 lalu.

Sekretaris KNPI Takalar, Firman menilai, jika pimpinan DPRD Takalar memang tidak memiliki niat baik untuk membahas APBD Perubahan. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja tanpa memikirkan nasib rakyat yang mereka wakili.

“Alasannya macam- macam, tidak lengkaplah, terlambatlah, saya kira itu terlalu mengada- ada dan dipaksakan, padahal harusnya ini dibicarakan dengan baik dengan Pemkab Takalar, jika ada masalah, cari solusinya, jangan mengorbankan rakyat Takalar,” tegas Firman usai meninggalkan ruang Bamus DPRD Takalar tadi siang.  

Firman mengatakan, kedatangannya bersama sejumlah pimpinan OKP sebagai bentuk seruan moral kepada anggota DPRD Takalar, agar tetap mengedepankan kepentingan rakyat Takalar. Ia pun menegaskan, interpelasi silahkan dijalankan asal jangan mengorbankan rakyat dengan tidak membahas APBD Perubahan.

“Proses politik di DPRD Takalar melalui hak interpelasi silahkan jalan, tapi jangan mengorbankan kepentingan rakyat Takalar, APBD perubahan  juga harus ditetapkan sebelum deadline, tapi si sinilah kita lihat apakah, mereka adalah wakil rakyat atau bukan,” ungkap Firman.

Direktur LBH KNPI Takalar Muhammad Arsyad pun kecewa dengan kualitas anggota DPRD yang menerima mereka. Menurut Arsyad, pimpinan Dewan saat pertemuan berebut bicara seolah baru belajar metode persidangan.

“Kami kecewa dengan kualitas anggota DPRD Takalar, saat menerima aspirasi seperti anak-anak saja, bicara pun berebutan, seolah baru belajar persidangan saja,” sesal Arsyad.

Darwis Sijaya saat pertemuan mengatakan, pihaknya menolak membahas APBD Perubahan karena draft yang diserahkan Pemkab terlambat. Makanya, dalam waktu dekat pimpinan DPRD Takalar akan berkonsultasi dengan DPRD Sulsel. “Terlambat makanya kita mau konsultasikan dengan DPRD Provinsi Sulsel,” kata Darwis.    

Sebelumnya, Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Takalar Faisal Sahing heran dengan sikap pimpinan DPRD yang menolak membahas KUA- PPAS APBD Perubahan 2020. Padahal, Bamus DPRD telah pernah mengagendakan rapat paripurna penyerahan secara resmi KUA- PPAS kepada DPRD, Rabu 23 September 2020, tetapi mendadak dibatalkan.

“Jadi DPRD kembalikan KUA- PPAS,  katanya ada dokumen yang tidak lengkap, tapi DPRD tak menyebutkan apa yang harus dilengkapi karena menurut kami yang namanya KUA- PPAS lengkapnya sudah begitu, baru kebijakan umum, kalau mau rinciannya nanti di Perbup APBD,” kata Faisal.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait