Amankan Aset, Pemkab Takalar Libatkan KPK dan Kejaksaan

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR- Pemerintah Kabupaten Takalar mulai tegas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.

Bahkan, Pemkab Takalar melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk mengelola aset. Apalagi, pengelolaan aset yang dinilai belum standar menjadi sebab sehingga Pemkab Takalar belum bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bacaan Lainnya

Selama dua tahun kepemimpinan Syamsari, Pemkab Takalar masih bertahan dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan keterlibatan dua institusi penegak hukum itu, Pemkab Talalar berpeluang meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan.

“Selama ini Takalar belum WTP karena belum baiknya manajemen keuangan dan aset daerah. Makanya kita butuh keterlibatan KPK dan Kejaksaan untuk perbaikan tata kelola aset daerah,” kata Syamsari kepada wartawan, Rabu 4 September 2019.

Ia menegaskan, pelibatan dua lembaga penegak hukum itu sebagai komitmen Pemkab Talalar dalam mengelola aset dan keuangan secara benar. Apalagi, sejauh ini banyak aset daerah yang diklaim pihak lain.

“Dengan kehadiran dan keterlibatan dua lembaga itu maka harapan kami pengelolaan aset akan semakin baik,” ungkap Syamsari.

Mantan anggota DPRD Sulsel itu telah memerintahkan Kadis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKD) untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan.

“Saya sudah perintahkan kepada Kepala BPKD untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan dan KPK mengenai perjanjian kerjasamanya,” ungkap Syamsari.

Ia menambahkan, jika pelibatan KPK dan Kejaksaan ini diperlukan untuk mewujudkan misi Pemkab Takalar 2017-2022 yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel.

“Bagaimana kita mencapai visi unggul dalam pemerintahan jika misinya tak terlaksana. Untuk mendukung misi mewujudakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel kami membutuhkan KPK dan Kejaksaan,” terang kata dia.

Berdasarkan penelusuran, sejumlah aset dianggap bersoal karena dikuasai oleh mantan- mantan pejabat. Padahal seharusnya, aset itu dikembalikan kepada pemda usai masa jabatan berakhir.

Sejumlah aset juga belum tersertifikasi sehingga rawan sengketa dan diklaim pihak lain.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait