Ambang Batas Presiden Kembali Digugat di MK

Ambang batas presiden kembali digugat ke Mahkamah Konsitusi. (Int)
Ambang batas presiden kembali digugat ke Mahkamah Konsitusi. (Int)
judul gambar

MANIFESTO, JAKARTA – Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini gugatan dilayangkan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Permohonan tersebut diajukan Rizal bersama Abdulrachim Kresno dan didampingi kuasa hukum Refly Harun

Bacaan Lainnya

“Kita mengajukan judicial review ketentuan presidential treshold, kita menginginkan ketentuan PT itu 0 persen alias tidak ada. Agar kemudian pilpres ke depan itu pilpres yang lebih berkualitas dan juga fair kompetisi,” kata Refly di MK dikutip dari CNN Indonesia, Jumat 4 September 2020.

Refly mengatakan ada dua argumen yang dibawa pihaknya dalam mengajukan gugatan. Pertama argumentasi yang bersifat konstitusional dan nonkonstitusional.

Terkait argumen nonkonstitusional, pakar hukum tata negara itu menyinggung soal keputusan MK yang sebelumnya pernah menolak uji materi presidential treshold.

“Saya sebenarnya tidak bisa menerima argumentasi yang strong dari MK. MK mengatakan memperkuat sistem presidensil, itu kan hipotesis. MK mengatakan bahwa itu legal policy. Nah, kalau kita pakai argumentasi nonkonstitusionalnya, damage-nya luar biasa yang namanya presidential treshold ini, kan. Itu argumenasi nonkonstitusional,” ujar Refly.

Lalu terkait argumen konstitusional, Refly menjelaskan setelah Pemilu 2019 lalu, ada empat partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa mengusung atau mengajukan calon presidennya, yaitu PSI, Garuda, Berkarya dan Perindo. 

Partai ini, kata Refly, tidak bisa mengusung calon karena tidak memiliki suara atau kursi pada Pemilu 2014. Kondisi serupa bisa terjadi di Pemilu 2024 nanti pada partai-partai baru.

“Hak konstitusional adalah hak untuk mengusung calon. Nah, hak konstitusional ini secara teoritis tidak boleh dihilangkan di peraturan di bawahnya, di undang-undang. Ini hak konstitusional hak di atas sudah,” ujarnya.

Ambang batas presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait