Bisnis Properti Syariah Tumbuh Subur, Sulsel Terbanyak Ketiga di Indonesia

Suasana pembukaan Silaknas VII Asosiasi DPS di Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Foto/Istimewa
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR – Bisnis properti syariah tumbuh kian subur di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Bisnis ini terbukti mampu bertumbuh signifikan pada masa pandemi Covid-19 dan dipercaya tetap bertahan di tengah ancaman resesi global.

Founder dan Presiden Asosiasi DPS, Muhammad Rosyid Aziz, menuturkan bisnis properti syariah sangat menjanjikan. Bisnis ini mampu tumbuh dua digit saat ekonomi nasional sempat terpuruk, beberapa tahun lalu.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data, saat pandemi Covid-19 mulai mewabah dan ikut berdampak pada perekonomian, bisnis properti syariah tumbuh 39 persen. Terjadi kenaikan dari 500 proyek pada 2019 menjadi 692 proyek pada 2020.

Lonjakan lebih hebat terjadi setahun berikutnya, menembus 52 persen, dimana terdata 1.054 proyek properti syariah. Adapun pada 2020, jumlah proyek meningkat menjadi 1.390 dengan pertumbuhan 32 persen.

“(Bisnis) properti syariah tumbuh eksponensial, bahkan saat pandemi Covid-19 terjadi. Hingga kini, jumlah proyek ada di 1.390 lokasi dengan sebaran di 178 kabupaten/kota,” ujar Rosyid, saat membuka pelaksanaan Silaturahmi Akbar Nasional (Silaknas) VII Asosiasi DPS di Hotel Claro Makassar, Selasa (29/11/2022).

Silaknas VII Asosiasi DPS di Makassar diikuti oleh pengurus maupun pengembang properti syariah se-Indonesia. Turut hadir pada kegiatan itu yakni Muhammad Syamsi Ali selaku Imam di Islamic Center of New York, sekaligus Direktur Jamaica Muslim Center.

Rosyid melanjutkan pihaknya menargetkan mampu menghadirkan sejuta rumah pada 2025. Sejauh ini, realisasinya baru mencapai 87.744 unit. Kehadiran bisnis properti syariah diyakini mampu mendukung akselerasi perekonomian nasional.

Market size properti syariah untuk saat ini telah menembus Rp24,66 triliun dan menyerap 6.900 tenaga kerja. Belum termasuk pelibatan 21 ribu freelancer. “Nilai transaksi ke pihak lain rata-rata mencapai Rp110 miliar per bulan,” tuturnya.

Khusus Sulsel, Rosyid menyebut pertumbuhannya juga sangat positif. Jumlah properti syariah di Sulsel mencapai 220 proyek atau ketiga tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Timur (281 proyek) dan Jawa Tengah (239 proyek).

Ketua Panitia Silaknas VII Asosiasi DPS, Abd Gaffar, menambahkan peserta kegiatan ini berasal dari berbagai wilayah se-Indonesia. Asosiasi DPS sendiri telah memiliki cabang di 31 provinsi dengan jumlah anggota mencapai 2.900.

Ia menyampaikan khusus untuk Sulsel, jumlah member Asosiasi DPS mencapai 106. Pihaknya optimistis bisnis properti syariah akan terus bertumbuh dan mampu mencapai target sejuta rumah lantaran memang sangat diminati masyarakat.

“Di masa pandemi lalu, kan tetap bertumbuh dan berkembang signifikan. Ini menandakan masyarakat sangat merindukan properti syariah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Iqbal Suhaeb, mendukung keberadaan properti syariah dalam menunjang akselerasi pemenuhan kebutuhan rumah. Terlebih, kebutuhan rumah atau backlog di Indonesia maupun Sulsel terus bertambah dari tahun ke tahun.

Ia juga mendorong pengembangan perumahan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, sekaligus berinovasi dalam menyiapkan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Termasuk mengajak pengembang properti syariah memanfaatkan fasilitas pemerintah, seperti penyediaan bantuan prasarana sarana dan utilitas atau PSU.

“Kami melihat belum banyak developer properti syariah memanfaatkan fasilitas pemerintah, seperti penyediaan PSU. Padahal, itu kan bisa membuat harga rumah yang dijual nantinya lebih murah dan terjangkau,” tutupnya.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait