MANIFESTO, TAKALAR – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar Muhammad Naim menegaskan, pihaknya siap membantu Pemkab Takalar dalam melakukan sertifikasi asset. Hingga saat ini, masih ratusan asset Pemkab berupa lahan dan bangunan yang belum memiliki legalitas.
Banyaknya asset yang belum tersertifikasi menjadi penghambat Pemkab Takalar dalam meraih opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, masih banyak asset Pemkab yang dikuasai oleh pihak lain.
“Kita siap membantu untuk melegalisasi semua asset yang belum memiliki sertifikat, saya kira kalau kita kerja mulai sari sekarang, maka sampai akhir tahun akan banyak perubahan,” kata Naim, Minggu 9 Agustus 2020.
Ia mengatakan, pihaknya mencatat masih ada ratusan asset yang belum bersertifikat. Dengan tidak adanya bukti legalitas, maka posisi asset Pemkab itu akan sangat rawan disabotase pihak lain.
“Ada ratusan lahan dan bangunan milik Pemkab Takalar yang belum tersertifikasi dan inilah yang menjadi sebab sehingga sampai sekarang Takalar belum mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Naim.
Dari ratusan asset itu, Naim mengatakan, Pemkab Takalar cukup melakukan upaya sertifikasi separuhnya sampai akhir tahun, maka WTP akan bisa diraih tahun depan. BPK akan melihat Pemkab Takalar memiliki keseriusan dalam meningkatkan status assetnya.
“Setengah saja kita sertifikatkan, saya kira BPK sudah akan menilai bagus, kami dari BPN siap bekerja sama untuk meingkatkan status lahan dan bangunan itu, yang kami butuhkan kerja sama Pemkab saja,” turut Naim.
Berdasarkan penelusuran, kinerja Bagian Aset Pemkab Takalar cukup lambat. Dalam kurun waktu setahun terakhir, dari ratusan asset yang belum memiliki legalitas hanya ada satu asset berhasil disertifikasi.
Editor: Azhar
