Bupati Takalar Kerjasama Jaksa Awasi Anggaran Covid 19

judul gambar

MANIFESTO, TAKALAR– Bupati Takalar Syamsari Kitta mengingatkan kepada semua jajarannya, baik di Tim Gugus Tugas, OPD, unit kerja, camat, lurah dan kepala desa, agar transparan dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19.

Syamsari menegaskan jika pihaknya akan melibatkan Kejaksaan untuk mengawasi setiap program dan penggunaan anggaran. Dengan pelibatan penegak hukum maka penggunaan anggaran bisa lebih tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

“Saya minta ke semua Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk setransparan mungkin. Kita minta didampingi oleh jaksa apa yang diprogramkan, termasuk implementasinya,” kata Syamsari Kitta, Selasa 28 April 2020.

Selain harus transparan, Syamsari juga sudah meminta kepada kepala desa agar meningkatkan anggaran jarring pengaman sosial berupa pemberian sembako kepada warga yang terdampak virus mematikan itu. Pemberian bantuan sembako bagi masyarakat miskin yang tidak memperoleh fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) serta masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Sehari sebelumnya, Bupati Takalar telah mengusulkan kepada DPRD Takalar untuk penambahan anggaran jaring pengaman sosial untuk kelurahan. Penambahan anggaran JPS untuk kelurahan sangat penting mengingat anggaran yang dikelola di keluruahan masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran di desa.

“Kita sudah usulkan saat rapat paripurna di DPRD kemarin penambahan anggaran jaring pengaman sosial di kelurahan, pada intinya semua yang terdampak Covid 19 harus mendapatkan perhatian,” kata Syamsari.

Syamsari juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Takalar yang merespon cepat dalam penanganan Covid 19. Terkhusus kepada penyediaan anggaran untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dan telah disepakati bersama baik melalui penggunaan anggaran biaya tak terduga maupun melalui parsial.

“Kita juga sampaikan terima kasih DPRD Takalar yang merespon cepat penanganan Covid 19, terutama dalam penyiapan dan pembahasan anggaran pencegahan penyebaran virus corona di Takalar,” terang dia.

Sebelumnya, Pemkab Takalar telah mengalokasikan Rp10,1 miliar untuk menangani Covid 19. Anggaran itu bersumber dari APBD senilai Rp5,9 miliar dan Rp4,2 miliar dari dana desa atau 5 persen dari dana desa.

Ketua Harian Gugus Covid 19 Takalar dr Rahmawati mengatakan, untuk penanganan kesehatan dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Penanganan dampak ekonomi Rp500 juta, penyediaan jaring pengaman sosial Rp447 juta. Dengan demikian, total alokasi penanganan covid-19 yang berasal dari APBD sebesar Rp5,9 miliar.

“Jadi kita siapkan anggaran untuk penanganan Covid 19 hingga Rp10 miliar lebih, itu sudah termasuk pencegahan hingga dampak sosial akibat virus corona ini,” kata Rahma, Selasa 14 April 2020.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait