Burger King Hasanuddin Mendadak Kantongi Izin, Dewan Curiga Ada Permainan

  • Whatsapp

MANIFESTO, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyoroti Pemerintah Kota sebab dianggap tidak berhati-hati dalam mengeluarkan izin usaha.

Sorotan ini setelah Burger King (BK) yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin itu diketahui telah mengantongi surat izin dari Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) setelah mendapat sorotan.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Makassar Komisi A Kasrudi menilai, penerbitan izin usaha oleh PTSP kepada BK Hasanuddin terkesan serampangan usai mendapat sorotan dari masyarakat.

“Jadi kalau saya melihat sekarang itu sepertinya ada permainan di pihak Perizinan, karena tiba-tiba sekali ada keluar izin dengan adanya sorotan dari masyarakat,” ujarnya saat ditemui di DPRD Makassar, Senin 3 Agustus 2020.

“Makanya kami meminta ke Dinas Perizinan agar melihat terlebih dahulu terkait kira-kira layak atau tidaknya izinnya,” tambahnya.

Sebelumnya, restoran cepat saji, Burger King Hasanuddin ini melakukan aktivitas usaha meski tanpa mengantongi izin. Burger King beroperasi pasca diresmikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M Ansar Jumat 25 Juli 2020.

“Jadi harus diperhatikan baik dari sisi tekhnisnya, Amdalnya maupun perizinannya layak atau tidaknya dikeluarkan. Kenapa tiba-tiba 1×24 jam izinnya sudah keluar. Jadi ini menjadi pertanyaan lagi buat kami di dewan. Karena, tiba-Tiba keluar izinnya. Itu karena adanya sorotan dari masyarakat,” tegasnya.

Legislator dari fraksi Gerindra ini pun berharap, pihak Perizinan lebih teliti dalam mengeluarkan izin usaha. Bahkan, kata Kasrudi, penertiban usaha tersebut diduga adanya persenkongkolan antara pemerintah dengan pihak Burger King.

“Jadi kami berharap, pihak perzinan melihat dulu baik-baik kira-kira layak atau tidak keluar perizinan itu. Kalau kami melihat opini yang berkembang pasti ada kesan adanya kongkalikong atau permainan pihak pemerintah,” kata Kasrudi.

“Karena, tiba-tiba langsung ada izin usaha di BK. Jadi kami melihatnya ada kongkalikong wajarlah beropini begitu. Karena, memang tiba-tiba sekali tanpa ada prosedur-prosedur yang ditetapkan sementara masyarakat kecil lain mengurus biasanya berhari-hari,” pungkas Kasrudi.

Penulis: Ramdhan