MANIFESTO.ID, MAKASSAR – Pemerintah pusat berencana akan menghapus Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara bertahap. Kebijakan ini pun menimbulkan kekhawatiran akan nasib puluhan ribu hononer di Sulsel.
Demokrat Sulsel pun lantang menyerukan penolakan. Ketua Demokrat Sulsel yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah menegaskan, harusnya pemerintah bukan membuat rakyatnya susah, tetapi memberi kemudahan.
“Pemerintah ini jangan cari gampangnya saja. Lebih baik pemerintah yang susah dibanding rakyat yang harus susah,” kata Ulla sapaan Ni’matullah, Senin (27/1/2020).
Ulla menambahkan bahwa kalau PTT ini dihapuskan maka akan ada pengangguran baru yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Harusnya, pemerintah memikirkan pembukaan lapangan kerja, bukan malah sebaliknya.
“Lapangan pekerjaan tidak ada dibuka, tiba-tiba mau hapuskan tenaga honorer. Ini pemerintahan apa namanya,” ujar Ulla.
Dia pun berharap tenaga honorer ini diserap pemerintah menjadi ASN ketika ada perekrutan dilakukan.
“Harus dicari jalan terbaiklah. Ada berapa ribu orang lagi akan menganggur kalau mau hapuskan tenaga honorer,” kata Ketua DPD Demokrat Sulsel tersebut.
Editor: Azhar
