Dewan Sumbang Kegagalan Pemkab Takalar Raih WTP

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR- DPRD Takalar ikut menyumbang kegagalan Pemkab Takalar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

BPK menemukan penyimpangan dalam alokasi anggaran tunjangan komunikasi, insentif, dan reses anggota dewan Takalar tahun 2018. Anggaran itu wajib dikembalikan kepada negara karena nominalnya melebihi dari yang seharusnya diterima.

Bacaan Lainnya

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK disebutkan jika setiap anggota dewan wajib mengembalikan anggaran Rp28 juta lebih. Jika ditotal 30 anggota dewan, maka anggaran yang harus dikembalikan hampir mencapai Rp800 juta.

Namun, sejauh ini baru legislator dari Fraksi Golkar, Indrawati Daud yang mengembalikan sepenuhnya anggaran itu. Tujuh legislator juga telah mengembalikan, tetapi baru berkisar Rp5 juta sampai Rp10 juta.

Sementara, 22 dewan sama sekali belum mengembalikan anggaran itu. Bahkan, pimpinan dewan juga termasuk legislator yang belum mengembalikan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan jika pengembalian itu dilakukan karena DPRD Takalar mengalokasikan anggaran lebih. Anggaran yang dialokasikan untuk DPRD level B. Padahal, parlemen Takalar masih berada pada level C.

“Itu juga (tunjangan dewan-red) jadi temuan BPK, sudah ada pengembalian tapi relatih masih kecil,” ungkap Sekretaris DPRD Takalar Abbas kepada Manifesto.com, Jumat 21 Juni 2019.

Selain itu, sejumlah persoalan juga menjadi penghambat Pemkab Takalar raih WTP. Di antaranya, lemahnya tata kelola sehingga Pemkab masih bertahan dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Persoalan aset kita memang masih krusial sehingga butuh penanganan yang serius,” kata Sekretaris BPKD Pemkab Takalar, Gazali Machmud.

Editor: Azhar

 

judul gambarjudul gambar

Pos terkait